Serie A Kecam Rencana Pemerintah Italia Bentuk Otoritas Pengawas Keuangan Olahraga

SERIE A, Senin (6/5), mengecam rencana pemerintah untuk membentuk otoritas pengawas keuangan bagi klub olahraga profesional yang akan melangkahi fungsi lembaga yang telah ada di dalam Federasi Sepak Bola Italia (FIGC).

Serie A menyusul langkah FIGC dan Komite Olimpiade Italia (CONI) mengkritik usulan Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi itu.

Setelah menggelar pertemuan pada Senin (6/5), klub-klub Serie A secara bulat menolak usulan pembentukan otoritas pengawas keuangan yang akan mengawasi keuangan klub olahraga profesional.

Baca juga : Atalanta Amankan Kemenangan Telak 3-0 di Kandang Napoli

"Kami bersikeras agar organisasi olahraga tetap terlepas dari politik," tegas Serie A.

Federasi Bola Basket Italia (FIP) dan divisi utama bola basket Italia, yang juga disebut Serie A, juga mengaku terkejut dengan rencana pemerintah Italia tersebut.

Keuangan klub sepak bola proefesional Italia, saat ini, diawasi oleh badan keuangan buatan FIGC, COVISOC, yang berhasil mengungkapkan skandal transfer yang menyebabkan Juventus dihukum pemangkasan 10 poin pada musim lalu.

Baca juga : Cagliari Menghormati Gigi Riva namun Gagal di Tangan Torino

"Rencana pemerintah Italia itu menghina otoritas kami," tegas Ketua FUGC Gabriele Gravina.

FIGC mengatakan, "Gravina akan meminta Abodi untuk terlibat dalam debat mendesak bersama Ketua CONI."

Abodi, Senin (6/5), bersikeras bahwa badan baru itu tidak akan terlibat dalam pemberiaan izin bagi tim untuk ambil bagian dalam kejuaraan dan menegaskan hal itu tetap berada di tangan FIGC.

Baca juga : Chiellini Umumkan Pensiun dari Sepak Bola Profesional

Namun, campur tangan pemerintah dalam pembuatan aturan sepak bola telah menarik perhatian FIFA dan UEFA.

Bulan lalu, UEFA dan FIFA merilis pernyataan mengungkapkan keprihatian mereka setelah pemerintah Spanyol mengungkapkan rencana membentuk komisi yang akan mengawasi kinerja Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).

FIFA membekukan keanggotaan Zimbabwe dan Kenya karena campur tangan pemerintah dalam sepak bola pada 2022. (AFP/Z-1)