Muhammad Qodari Ungkap Tantangan Komunikasi Pemerintah Era Prabowo

KEPALA Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai tantangan komunikasi publik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin kompleks, seiring besarnya skala program yang dijalankan pemerintah.

Qodari mengaku penugasan barunya bukan hal ringan. Ini menjadi pelantikan ketiga baginya selama masa pemerintahan saat ini, dengan beban tanggung jawab yang terus meningkat. Besarnya tanggung jawab tersebut membuatnya semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas.

Menurut Qodari, tantangan utama terletak pada banyaknya program pemerintah yang perlu dijelaskan secara utuh kepada publik, termasuk latar belakang dan tujuan kebijakan. Ia melihat program-program tersebut pada dasarnya merupakan upaya negara untuk mencapai amanat konstitusi.

Baca juga : Setahun Pemerintahan Prabowo, Indonesia Dinilai Makin Proaktif di Panggung Dunia

"Kembali lagi ke PR terbesar itu sebetulnya ada di program Pak Prabowo yang sangat banyak, sangat masif, sangat fundamental, bahkan paradigma baru. Dan karena itu memang sangat perlu sebuah kegiatan komunikasi yang amat-sangat masif," tuturnya. 

"Jadi hemat saya bukan dari caranya, bukan dari orangnya, tetapi dari tugasnya memang yang sangat-sangat besar. Dan karena itu dari proses-proses yang sudah ada, kita akan belajar," sambung Qodari. 

Ia menilai, skala program yang besar dan bersifat mendasar menuntut strategi komunikasi yang juga masif. Karena itu, kerja sama lintas lembaga dan dukungan berbagai pihak menjadi kunci. 

Baca juga : Reshuffle Kabinet: Hasan Nasbi Kembali ke Istana

Qodari menekankan pentingnya kolaborasi dengan media, mengingat latar belakangnya yang telah lama berkecimpung di dunia tersebut. Ia berharap kedekatan dengan insan pers dapat mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang signifikan dalam satu hingga dua dekade terakhir. Kehadiran media sosial, menurutnya, telah mengubah pola komunikasi publik, bahkan sebagian berperan layaknya pers meski dengan regulasi yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan strategi komunikasi ke depan.

Qodari menegaskan, kompleksitas komunikasi pemerintah bukan semata terletak pada metode atau pelaku, melainkan pada besarnya tugas yang harus dijalankan. Ia pun berkomitmen untuk belajar dari pengalaman para pejabat sebelumnya serta memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.

Menurutnya, fungsi komunikasi tidak hanya berada pada satu institusi, melainkan tersebar di seluruh kementerian dan lembaga. Karena itu, optimalisasi komunikasi pemerintah ke depan akan dilakukan secara kolektif agar pesan kebijakan dapat tersampaikan lebih efektif kepada publik.  (H-3)