Anggota DPR RI Sindir Penggalangan Dana Rp10 Miliar dari Warga Untuk Bencana Sumatra

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyindir pihak yang berhasil mengumpulkan donasi hingga Rp10 miliar dalam satu hari untuk korban bencana di Sumatra. Ia menegaskan bahwa negara telah hadir sejak awal dan memberikan bantuan dalam jumlah jauh lebih besar.

“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” ujar Endipat dalam Rapat Kerja Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

Endipat juga mengkritik pihak-pihak yang hanya sekali datang ke lokasi bencana namun mengklaim paling bekerja. Menurutnya, pemerintah sudah bergerak sejak hari pertama.

Baca juga : Dear Pemerintah, Legislator Nilai Status Bencana Nasional Beri Energi Positif untuk Warga Terdampak

“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” tegasnya.

Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggencarkan publikasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana, agar informasi yang beredar di masyarakat tidak timpang.

“Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” kata Endipat.

Baca juga : Soroti Bencana Sumatra, Menteri Pigai Siapkan Aturan Bisnis dan Prinsip HAM untuk Perusahaan

Endipat juga menyoroti kerja kementerian lain yang menurutnya kurang terpublikasi, seperti program reboisasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan.

“Sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa instansi kepolisian juga telah melakukan langkah-langkah penting terkait perbaikan hutan di Sumatra, tetapi tidak terdengar secara luas.

“Teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan hutan di Sumatra, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif,” katanya.

Menurutnya, Komdigi perlu lebih aktif, sensitif, dan mampu membuat informasi pemerintah tersampaikan secara luas, bahkan viral sebagaimana konten media sosial.

“Komdigi harus mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga tidak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang sok paling-paling di Aceh, di Sumatra dan lain-lain itu,” pungkas Endipat. (Dev/P-3)