Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta kepala daerah tidak lagi mengerahkan siswa yang menyambutnya saat kunjungan kerja ke daerah. Prabowo memerintahkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menerbitkan surat untuk kepala daerah.
“Saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua Bupati, Wali Kota kalau seandainya saya kunjungan kerja. Mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing,” kata Prabowo saat peresmian Jembatan Kabanaran, di Bantul, DIY, Rabu (19/11).
Kendati demikian, Kepala Negara mengaku terkesan dengan sambutan para siswa. Namun ia merasa kasihan sambutan itu membuat para siswa menunggu lama di tengah suasana yang panas.
“Saya berpikir kasihan kalau mereka terlalu lama menunggu dan kadang-kadang konvoy saya lajunya cepat, sehingga saya tidak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka,” ujar Prabowo
Oleh karena itu, Prabowo meminta kepala daerah tidak lagi mengerahkan siswa untuk menyambutnya. Prabowo mengatakan lebih baik para siswa melihat kedatangannya lewat televisi.
“Jadi ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” tandas Prabowo. (Bob/P-3)
Hal itu dikonfirmasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Ia menjelaskan agenda kunjungan luar negeri Pramono dilakukan ke beberapa negara, dimulai dari Taiwan, Korea hingga Jepang,
Suasana di kawasan Istana Negara IKN tampak steril dengan pengamanan ketat dari Paspampres dan Polisi Militer.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Besaran alokasi anggaran perjalanan dinas untuk 2025 yang mencapai Rp2,46 triliun
Adapun dalam lawatan terakhirnya di Yordania, Prabowo menyambangi Kerajaan Yordania Hasyimiyah pada Senin sore, 14 April 2025.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved