Korlantas Polri Didorong Perkuat Integrasi Sistem Menuju Mal Pelayanan Publik Digital

Baca juga : Balap Liar dan Pengendara Ugal-Ugalan Masuk Target Operasi Zebra 2025

ASISTEN Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Yanuar Ahmad mengapresiasi Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri atas berbagai inovasi pelayanan publik yang telah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian.

Yanuar menilai inovasi seperti E-BPKB, aplikasi SIGNAL, dan SINAR merupakan terobosan nyata yang berhasil menghadirkan layanan publik Polri yang cepat, mudah, dan transparan. Ia juga mendorong Ditregident Korlantas Polri untuk memperkuat integrasi sistem menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, program besar Kemenpan-RB dalam mewujudkan pelayanan publik terintegrasi lintas instansi. 

“Kami mengapresiasi peningkatan inovasi pelayanan publik yang dilakukan Ditregident Korlantas Polri. Ke depan, kami berharap Polri terus berperan aktif mendukung implementasi Mal Pelayanan Publik Digital agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu platform digital yang terpadu,” ujar Yanuar, melalui keterangannya, Jumat (14/11).

Baca juga : Operasi Zebra 2025: Fokus Tertib Lalu Lintas Menjelang Libur Nataru

Yanuar menyampaikan pentingnya peningkatan inovasi secara berkelanjutan agar pelayanan publik tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data dan sistem lintas instansi untuk mewujudkan interoperabilitas dalam pelayanan publik, sehingga sistem antarinstansi dapat saling berbagi data secara aman dan efisien.

Selain itu, ia menegaskan bahwa menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, karena kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan indikator utama efektivitas pelayanan publik. Ia menambahkan, meski kepuasan publik terhadap layanan kepolisian meningkat, tantangan terbesar tetap pada menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika sosial dan perkembangan digital. 

“Kepuasan publik bisa meningkat, tetapi kepercayaan harus terus dipelihara. Kepercayaan publik adalah modal utama keberhasilan reformasi birokrasi,” tegasnya.

Yanuar menjelaskan interoperabilitas merupakan kemampuan berbagai sistem dan aplikasi pemerintah untuk bekerja sama, bertukar data, serta berbagi fungsionalitas secara aman dan otomatis. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam membangun Mal Pelayanan Publik Digital, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga swasta dalam satu platform daring tanpa harus datang ke kantor fisik.

Transformasi ini menjadi bagian dari strategi nasional reformasi birokrasi digital, yang menuntut kolaborasi seluruh instansi, termasuk Polri, dalam membangun pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan transparan.

Sementara itu, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menegaskan komitmen jajarannya untuk terus berinovasi di era digitalisasi pelayanan publik.

Wibowo menegaskan bahwa Ditregident Korlantas Polri siap menjadi bagian dari ekosistem Mal Pelayanan Publik Digital guna menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya.

Kami berterima kasih atas apresiasi dan kepercayaan yang diberikan. Ditregident Korlantas Polri akan terus memperkuat integrasi sistem layanan publik, membangun inovasi yang berorientasi pada masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang presisi, adaptif, dan modern,” ujar Wibowo.(H-2)