Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai keterlibatan anggota DPR maupun DPRD dalam proyek dapur MBG sebagai tindakan yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan. Menurut dia, kondisi ini hanya akan semakin menjauhkan parlemen dari kepercayaan rakyat.
“Saya kira ini salah satu hal yang bikin DPR sulit mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka selalu saja berupaya untuk melibatkan diri pada sesuatu yang seharusnya tidak patut,” kata Lucius, Minggu (14/9).
Lucius menegaskan, dalih tidak adanya larangan hukum bukanlah alasan yang dapat membenarkan keterlibatan legislator dalam proyek eksekutif. Sebab, dalam sistem pemerintahan, anggota DPR dan DPRD memiliki tugas pokok sebagai regulator, legislator, sekaligus pengawas kebijakan.
“Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahkan prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” ujarnya.
Ia mengingatkan, ketika fungsi pengawasan dan eksekusi kebijakan melebur dalam satu tangan, peluang penyimpangan kian terbuka lebar. Konflik kepentingan tidak lagi dapat dihindari karena parlemen kehilangan posisi netral sebagai pengontrol kebijakan.
“Pelibatan diri anggota DPRD dalam proyek dapur MBG jelas merugikan kebijakan Presiden. Ini merusak citra proyek MBG karena sejak awal membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan,” ucap Lucius.
Ia bahkan menyebut kondisi itu memperkuat kesan publik bahwa MBG hanyalah 'proyek bancakan' semata, yang dikerjakan tanpa prinsip akuntabilitas. Celah tersebut, menurutnya, kerap dimanfaatkan sebagai jalan pintas anggota DPR maupun DPRD untuk meraup keuntungan pribadi.
“Jadi, sudah punya banyak tunjangan aneh-aneh, masih ditambah lagi mencari cuan tambahan dari jalur ilegal seperti itu. Sempurnalah DPR/D memang bermasalah,” tutup Lucius. (Far/P-3)
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
MENTERI Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan tim Ekspedisi Patriot siap menyukseskan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua tahun ini.
Pemerintah membentuk forum evaluasi untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, terarah, dan mampu menjangkau kebutuhan gizi masyarakat secara merata.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penguatan tata kelola dan sistem distribusi terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup ratusan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi, dan akan digunakan sebagai acuan.
Selain kinerja administrasi yang efisien, para ahli menilai gaya kepemimpinan Teddy yang adaptif menjadi kunci.
Capaian itu menegaskan validasi atas komitmen perusahaan dalam mengedepankan keterbukaan informasi di era digital serta peran kepercayaan para pengguna setia.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved