Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua dinilai sebagai kesempatan bagus. Meski wacana itu sudah diklarifikasi oleh Menteri Koordiantor Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Direktur lembaga survei Kodai Kopi Hendri Satrio menilai langkah tersebut seharusnya dapat dijadikan Gibran ajang pembuktian diri.
"Sebetulnya kalau dia (Gibran) ke Papua, itu kesempatan bagus dia untuk membuktikan diri," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (9/7).
Oleh karena, itu, ia menyebut ruang untuk membuktikan diri bagi Gibran saat ini tertutup setelah Yusril mengklarifikasi ucapannya terdahulu. Terlebih, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga sudah meluruskan peran seorang Wakil Presiden terkait Papua.
"Kalau enggak jadi, ya, gagal lagi deh membutkikan diri," ujar Hendri.
Ia berpendapat, Jakarta selaku pusat pemerintahan merupakan tempat yang sulit bagi Gibran untuk membuktikan diri. Alasannya, tuntutan terhadap Gibran di Ibukota sangat tinggi.
"Contohnya, yang di-upload-upload beredar kan, kayak (video) ngegolin dibantuin kiper, kan enggak bagus buat dia, makin down grade aja citra kualitas Gibran," katanya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan wacana Gibran berkantor di Papua dapat dibaca sebagai upaya menjauhkan anak sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu dari pusaran politik nasional.
Selayaknya pejabat, ASN, atau personel TNI/Polri, penempatan di Papua kerap diasosiasikan sebagai pembuangan. Penempatan itu juga dikesankan sebagai tuga khusus bagi prajurit yang baru diangkat.
"Namun, jika bisa menunjukkan hasil yang positif, misalnya pembangunan ekonomi, sosial, dan keamanan, secara tidak langsung nilai Gibran di 2029 nanti akan semakin tinggi," terang Iwan. (Tri/M-3)
Komnas HAM Perwakilan Papua mengharapkan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah ini dapat menyelesaikan masalah konflik di Bumi Cenderawasih.
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Ia menegaskan, kondisi tersebut membuat tiga regulasi berjalan bersamaan tanpa sinkronisasi, yakni Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang TNI, dan KUHAP.
Reformasi hukum pemilu tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau setengah-setengah.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah hormati putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasasi yang diajukan jaksa dalam perkara Delpedro Marhaen
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
Menko Yusril Ihza Mahendra tegaskan vonis bebas Delpedro Marhaen dkk bersifat final. Berdasarkan KUHAP baru, Jaksa tidak dapat ajukan kasasi. Simak ulasan lengkapnya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved