Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menekankan pentingnya kebersamaan para tokoh bangsa dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Hal ini disampaikan usai acara buka puasa bersama Keluarga Besar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Wakil Presiden ke-6 RI, Tri Sutrisno.
Surya Paloh menyatakan bahwa para tokoh bangsa perlu memanfaatkan energi dan waktu yang masih dimiliki untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara.
"Bagaimanapun juga saya pikir adalah sesuatu kebutuhan bagi kita semuanya bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan life spend yang masih dimiliki sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa," ujar Surya Paloh.
Ia juga menegaskan bahwa persatuan dan komunikasi yang harmonis di antara para pemimpin bangsa sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
"Kita membutuhkan kesejukan harmonisasi dan komunikasi di antara kita apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi sekarang kehidupan keseharian kita hari ini," tegas dia.
Surya Paloh juga mengungkapkan kedekatannya dengan Puan Maharani dan Jokowi, menegaskan bahwa hubungan yang baik antara para pemimpin akan memberikan dampak positif bagi rakyat.
"Di hari baik bulan yang baik ini, bulan suci Ramadan kita saling memperkuat silaturahmi kita dan saya pikir kita butuh bersama situasi yang seprti ini," tambah dia.
Mantan Presiden Jokowi pun sependapat dengan pernyataan Surya Paloh. Menurutnya, kebersamaan para pemimpin akan membawa dampak positif bagi masyarakat.
"Rakyat itu senang kalau melihat pemimpinnya itu rukun, kompak, dan harmonis. Senang rakyat itu senang," kata Jokowi.
Acara buka puasa ini turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik, seperti Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PAN Eko Patrio, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto, Wakil Ketua PPP Amir Uskara, serta Wakil Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Rizal Mallarangeng. (RO/I-2)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya peran pers dalam kehidupan kebangsaan saat halalbihalal Partai NasDem bersama Forum Pemred.
Surya Paloh respons pemberitaan Majalah Tempo. Ketum NasDem ini ajak pers jaga suasana kebatinan dan tegaskan kritik harus tetap dalam koridor fakta.
Surya paloh mengajak Forum Pemred sebagai motor penggerak yang mampu menggerakkan komunitas pers di Indonesia.
DPW NasDem Jawa Tengah mengecam keras cover Majalah Tempo yang dinilai menghina Surya Paloh. Mereka siap melapor ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran etika.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved