Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi tiga juta rumah. Kedua program ini menjadi prioritas nasional yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.
Bima menegaskan, keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran Pemda bergerak serentak. Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.
“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), atau DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan non-fisik,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Dia menyebut, ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.
“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di Puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujarnya.
Agar program ini berjalan efektif, Budi meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.
Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.
“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.
Selain PKG, Pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan, dalam pelaksanaannya, Pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah. Kemudian, Pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).
“(Dalam hal) pengawasan, (Pemda) memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegasnya. (Ykb/P-2)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
Gagasan besar Pemerintahan Prabowo melalui Kementerian PKP adalah untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
PT Timah, melalui anak usahanya PT Timah Karya Persada Properti, berkomitmen mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Ketidakpastian terkait roadmap program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kebingungan di kalangan pengembang perumahan.
BTN berkomitmen memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih mudah, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki slip gaji formal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved