Efisiensi Anggaran, Kejaksaan Agung Kurangi Perjalanan Dinas

KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar menyebut pihaknya melakukan beberapa langkah untuk menyiasati efisiensi anggaran kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Harli membeberkan pihaknya akan membatasi perjalanan dinas khusus untuk keperluan mendesak. “Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk kepentingan mendesak yang tidak dapat dilakukan secara daring, dengan mempertimbangkan urgensi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran,” terang Harli kepada Media Indonesia, Senin (17/2).

Kemudian, Harli menerangkan Kejagung melakukan penghematan anggaran operasional perkantoran dengan memanfaatkan listrik dan air secara efisien, mematikan lampu, AC, dan peralatan elektronik lainnya di luar jam kerja.

Lalu, melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam rapat, pertemuan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja dengan menggunakan video conference atau
aplikasi rapat daring.

“Terakhir seluruh kegiatan rapat dan koordinasi sebisa mungkin dilaksanakan di lingkungan kantor, kecuali terdapat kondisi khusus yang tidak memungkinkan pelaksanaan di dalam kantor,” tandas Harli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. (Ykb/J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa