Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pejabat yang memanipulasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Totalnya kini dalam penghitungan.
“Kami masih menginput datanya dari teman-teman LHKPN,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).
Ghufron mengataka pihaknya saat ini mengutamakan validitas dalam pengisian LHKPN. Sebelumnya, KPK cuma mengukur angka kepatuhan pejabat dalam pengisian data yang diwajibkan itu.
“Jadi, LHKPN itu yang sebelumnya selama ini kita mengukur tingkat prestasi lah gitu ya. Prestasi LHKPN itu pada prosentase kepatuhan, saat ini kita meningkatkan bukan hanya pemenuhan laporan tapi sejauh mana validitasnya,” ucap Ghufron.
Ghufron belum bisa memerinci langkah lanjutan dari KPK kepada pejabat yang mengisi LHKPN tidak sesuai. Total pejabat yang bohong memberikan data akan dipaparkan ke publik.
“Dari 2022 sampai ke 2024 ini kami sudah meningkatkan setelah kepatuhan, kemudian tingkat validitasnya yang dilaporkan seberapa,” ujar Ghufron.
Sebelumnya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango meminta pejabat jujur dalam pengisian LHKPN. Banyak penyelenggara negara memberikan harga aneh dalam catatan asetnya.
“Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp6 juta,” kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Selasa, 10 Desember 2024.
Nawawi mengatakan, keanehan itu pasti terdeteksi oleh KPK. Pihaknya biasanya menghubungi pejabat pemilik data tersebut untuk diklarifikasi.
“Kita nanya ke dia gitu, di mana dapat Fortuner RP6 juta? Kita pengen beli sepuluh, gitu kan,” ujar Nawawi. (P-5)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Child grooming bisa berawal dari kedekatan semu. Orangtua jadi benteng pertama dengan parenting protektif: anak aman bercerita, paham batasan, dan mengenal emosi.
Lucius menngungkapkan, banyak catatan kritis yang disampaikan masyarakat tidak masuk dalam draf final.
Deepfake adalah teknologi manipulasi media berbasis kecerdasan buatan yang dapat membuat video, gambar, atau audio palsu terlihat sangat realistis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved