Ini Syarat dari AHY Sebelum Integrasikan Data Kementerian ATR ke PDN

MENTERI ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan data yang dimiliki kementeriannya tidak terdampak dengan peretasan pusat data nasional sementara (PDNS) 2 Surabaya.

AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.

"Karena belum terintegrasi rasanya belum ada ya (yang terkena dampak peretasan PDNS) secara khusus yang merupakan data kami," ungkap AHY, dikutip Rabu (3/7).

Baca juga : Terkait All Eyes on Papua, AHY Janji Bakal Hadirkan Solusi yang tidak Rugikan Masyarakat

"Sementara ini, kami belum terintegrasi ke sistem PDN. Kami masih internal," tambahnya.

AHY juga menerangkan pihaknya tengah menguatkan Pusdatin milik Kementerian ATR/BPN untuk mengantisipasi adanya peretasan.

AHY menegaskan, peretasan PDNS jadi pelajaran berharga bagi seluruh instansi pemerintahan, termasuk bagi Kementerian ATR/BPN.

Baca juga : AHY Klaim Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang Sudah Clean and Clear

AHY mengingatkan kementerian harus turut memperkuat sistem yang ada.

"Kami ATR/BPN agar tidak hanya sekadar ikut-ikutan dalam digitalisasi tetapi lebih fokus juga pada pengamanan seperti apa. Karena ini data rakyat, data pribadi yang harus kita amankan," ungkapnya.

AHY menjelaskan Kementerian ATR/BPN akan melakukan pencadangan data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sambil menunggu terbitnya peraturan terbaru kementerian tersebut.

Intinya, kata AHY, pemerintahan baik pusat maupun daerah bisa terintegrasi dalam data yang bisa diakses lebih mudah oleh seluruh pihak.

"Tapi juga harus dibangun terlebih dahulu keamanan digitalnya. Tadi juga diingatkan oleh DPD RI jangan sampai tujuannya baik tapi karena tidak kuat pengamanannya malah menjadi masalah," tandas AHY. (Z-1)