Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMASANGAN Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dinilai kurang meningkatkan suara pemilih. Pengamat politik dan kebijakan publik Ray Rangkuti mengatakan baiknya Anies Baswedan dipasangkan dengan sosok nasionalis agar suara pemilih dapat bertambah.
"AMAN (Anies-Iman) itu seperti jalan di rumah sendiri. Anies itu pemilihnya orang PKS. Idola warga PKS ya Anies. Jadi kalau dipasangkan dengan orang PKS, itu sama jalan di rumah sendiri. Saya kira harus diperhatikan betul AMAN ini," kata Ray di Jakarta Pusat, Rabu (27/6)
"Saya kira pasangan AMAN ini tidak 'aman' di Jakarta. Potensi mereka tidak melebar, mereka menutup diri justru. Dengan memasangkan Anies dan Iman, itu artinya memasangkan dua orang yg bersaudara. Sulit," tambanya.
Baca juga : Anies Dipasangkan dengan Sohibul, PKB: Bisa Menutup Pintu Partai Lain
Ray mengatakan masyarakat Jakarta ingin ada sosok pemimpin yang mencerminkan pluralitas. Karena itu, baiknya Anies dapat dipasangkan oleh sosok yang di luar dari tokoh agamis.
Masyarakat jakarta menginginkan warna plural. Nasionalis agamis misalnya. Istilah saya itu sama saja mereka berkeliling di rumah sendiri. Potensinya saya kira (menjaring suara) di bawah 50 persen. PKS sendiri membutuhkan keteguhan dari partai lain," jelas Ray.
Setidaknya, PKS butuh empat kursi lagi untuk mendorong Anies jadi calon Gubernur Jakarta. Ray menyampaikan perlu ada negosiasi lebuh lanjut untuk memutuskan siapa calon wakil terbaik yang akan mendampingi Anies.
"Hari ini saya dengar melalui Instagram Anies akan mengomunikasikan pencalonan PKS ini. Bahasa saya sih bukan mengomunikasikan, dalam pengertian Anies mencari kekuatan politik yang memungkinkan untuk membatalkan ketetapan ini," ucap Ray.
Karena tidak strategis bagi Anies. Kalau Anies dipasangkan dengan Iman, ini pasangan AMAN yang tidak aman. Karena mereka mutar di rumah sendiri," pungkasnya. (Dis/Z-7)
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengajak PKB untuk berkoalisi mendukung pasangan Anies Baswedan-Mohamad Sohibul Iman di Pilgub DKI Jakarta.
Partai NasDem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jakarta 2024. Dukungan itu dipastikan tanpa syarat.
SEJUMLAH kandidat kuat bermunculan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. Usai wacana menduetkan Anies Baswedan-Sohibul Iman, muncul duet lain seperti Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka.
KEMUNCULAN Jusuf Hamka atau yang dikenal Babah Alun untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dinilai memberi warna baru bagi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
PENGAMAT politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai peluang munculnya poros politik ketiga dalam laga Pilkada DKI Jakarta sangat berpeluang.
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved