Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tak menghiraukan desakan kepada pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono agar digelar Muktamar pada 2024. PPP fokus pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Pak Mardiono dan PPP tentu akan berpihak pada kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga momentum pilkada, dan menjaga para peserta pilkada yang mendaftar dari PPP untuk berkompetisi secara optimal dan dengan dukungan partai yang solid," kata juru bicara (jubir) Mardiono, Imam Priyono, melalui keterangan tertulis, Rabu, (19/6).
Imam mengatakan Muktamar tetap dijadwalkan pada 2025. Selain itu, dia menyayangkan desakan Muktamar karena kontraproduktif dengan prinsip PPP.
Baca juga : Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Usai Kandas ke DPR
"Kalau masih ada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu muktamar, kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan. Mari membangun bersama PPP ke depan, dan kita ciptakan budaya baru organisasi PPP yang saling menguatkan," ujar Imam.
Majelis PPP menyurati Mardiono. Terdapat tujuh poin pada surat tertanggal 1 Mei 2024 tersebut.
Pada salah satu poinnya meminta PPP menggelar Muktamar pada 2024. Hal ini merespons kegagalan PPP lolos ke DPR.
Baca juga : PPP tidak Lolos Parlemen, Suharso Sebut Pemimpin Harus Tanggung Jawab
"Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada 2024, selambat- lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," tulis surat tersebut.
Pada poin lainnya, Majelis PPP menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena tidak lolos ke Senayan. Ini hal pertama terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu.
Majelis PPP juga merasa belum mendapatkan permohonan maaf dari pengurus PPP. Selain itu, kapasitas Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP dipersoalkan. Sebab, posisi plt tak permanen. (Z-8)
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
Kepengurusan PPP pastikan baru akan memulai muktamar di 2025
Beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan.
PPP didesak untuk segera gelar muktamar buntut gagal ke DPR
Dalam Rapimnas kali ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran PPP se-Indonesia masih terus kompak di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono usai Pemilu 2024.
PPP memastikan akan memberikan bantuan hukum untuk ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan Pemerintah Arab Saudi.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
Sejumlah kader yang tergabung dalam Forum Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) kecewa terhadap sikap majelis-majelis DPP PPP yang tidak kunjung bersikap pasca merosotnya hasil pemilu 2024
Dinilai gagal meningkatkan suara di Pemilu 2024, Plt Ketum PPP Mardiono didesak untuk mundur dari jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved