Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf meminta agar satuan tugas (satgas) judi online dapat bekerja nyata. Pembentukan satgas itu ditujukan untuk memberantas judi online yang sudah amat meresahkan.
Muzammil mengatakan, pemberantasan judi online melalui kerja satgas akan efektif jika para satgas itu bisa bekerja lebih serius. Sebab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah memiliki data siapa saja pelaku dari dalam dan luar negeri yang beroperasi untuk situs judi online.
“Kalau pemerintah serius bisa. Karena info siapa pelaku dalam dan luar negeri sudah ada di pihak BSSN. Tapi penindakan bukan wilayah BSSN. Ini wilayah aparat penegak hukum. Pemiskinan masyarakat akar rumput melalui judi online luar biasa. Bisa lebih dari Rp 300 triliun per tahun,” ucap Muzammil, Selasa (18/6).
Baca juga : Fraksi PKS DPR RI Tolak Pemberian Bansos Bagi Pejudi
Dia juga menyinggung, kasus maraknya judi online biasanya bersanding dengan kasus narkoba yang tak kalah dahsyatnya. Muzammil menyebutnya sebagai dua bahaya kembar, judi online dan narkoba akan merusak suatu bangsa.
“Dua bahaya kembar yang dahsyat itu yang telah, sedang dan akan terus bergeliat menyebar di seluruh masyarakat Indonesia jika pemerintah tidak serius dalam menanganinya,” kata dia.
Dia berharap satgas judi online dapat bekerja nyata dalam menindak keras penyebaran judi online. Semua demi keselamatan bangsa Indonesia. “Kita berharap melalui satgas anti judi online pemerintah segera menunjukkan bukti nyata penindakannya. Bukan sekedar janji retorika,” pungkasnya.
(Z-9)
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak supaya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menimbulkan banyak kerugian dari segala aspek.
DPR desak pengelolaan PDN tidak dimonopoli 1 lembaga
ANGGOTA Komisi I DPR RI menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seperti peramal Mama Lauren. Sebab, BSSN hanya melakukan prediksi terhadap ancaman terjadinya ransomware di 2024.
KOMISI I DPR RI panggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Hal ini buntut insiden peretasan pada server Pusat Data Nasional (PDN).
KALANGAN mahasiswa yang diwakili oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendeklarasikan penolakan aktivitas judi daring atau online karena dianggap merugikan masyarakat.
Para orang tua harus lebih mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam praktik judi daring atau online.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Sejumlah BEM ) dari berbagai kampus mendeklarasikan Gerakan Mahasiswa Lawan Judi Online sebagai bentuk penolakan praktik judi online yang dianggap merusak nilai-nilai moral
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved