Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KORBAN judi online dinilai tidak pantas mendapatkan bantuan sosial (bansos). Hal ini menyikapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang memasukkan korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bansos.
"Langkah tersebut sangat tidak tepat, seharusnya yang layak mendapat bansos tersebut adalah guru, terutama guru yang berstatus honorer," kata Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dalam keterangan tertulis Sabtu (15/6).
Anwar beralasan bahwa berdasarkan temuan survei IDEAS dan GREAT Edunesia, masih banyak guru yang tidak pernah mendapatkan bansos. Hasil survei Mei 2024 tercatat jumlahnya ada 63,2% guru
Baca juga : Bansos Korban Judi Online Dinilai Tidak Masuk Akal
"(Mereka) mengaku tidak pernah dapat bansos dalam bentuk apapun baik dari pemerintah pusat, daerah maupun lembaga sosial," ujar Anwar.
Anwar menambahkan, hanya 36,7% guru yang pernah mendapatkaan bansos. Itupun tidak semuanya berasal dari pemerintah. Dia merinci sebanyak 35,5% bansos berasal dari pemerintah pusat dan 33,7% berasal dari pemerintah daerah.
"Selebihnya, Bansos yang didapatkan guru berasal dari Lembaga Amil Zakat (14,2%), Baznas (10,1%), Masjid (4,7%), dan lembaga lain (0,5%)," rinci Anwar.
Baca juga : Airlangga Hartarto Isyaratkan Tolak Bansos untuk Pelaku Judi Online
Maka itu, guru, terutama yang honorer dinilai lebih layak mendapatkan bansos daripada korban judi online. Berdasarkan survei yang IDEAS terlihat tekad mengajar yang kuat dari para pahlawan tanpa jasa itu.
"Walaupun dalam kondisi kondisi kesejahteraan guru yang rendah, kami melihat tekad guru Indonesia sangat membanggakan. Ini terbaca dari 93,5% guru berkeinginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun," ujar Anwar.
Dia memandang ironis bila pemerintah lebih memperhatikan nasib korban judi online yang notabenenya karena ulah mereka sendiri daripada guru. Mengingat penghasilan guru jauh dari kata layak.
Baca juga : Muhadjir Bantah Pembagian Bansos Terkait Pemilu
"Dalam survei yang sama kami menemukan bahwa sebanyak 42% guru memiliki penghasilan di bawah Rp2 Juta per bulan dan 13% di antaranya berpenghasilan dibawah Rp500 Ribu per bulan. Guru-guru ini sangat layak untuk menerima Bansos", ungkapnya.
Menurutnya, ada langkah krusial yang seharusnya diambil oleh pemerintah terkait mewabahnya judi online yang mengakibatkan banyak korban. Dia mengatakan pemerintah seharusnya mencegah masyarakat terjebak judi online dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum.
"Bukan malah memadamkan kebakarannya, tapi tidak memadamkan sumber apinya," pungkas Anwar.
Survei yang dilakukan IDEAS bersama GREAT Edunesia dilakukan kepada 403 responden guru di 25 Provinsi dengan komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang. Responden survei tersebut terdiri atas 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak dan 45 Guru PPPK. (Yon/P-5)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved