Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TUGAS pokok dan fungsi (tupoksi) dari Datasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri dipertanyakan usia diisukan menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga (UNAIR) Henri Subiakto mengatakan publik perlu mempertanyakan tupoksi tersebut apabila peristiwa penguntitan itu benar dilakukan oleh anggota Densus 88.
“Densus 88 itu tugasnya menanggulangi terorisme bukan menguntit pimpinan kejaksaan. Kebetulan peristiwa ini terbuka ke publik, sehingga heboh. Ada kemungkinan bisa terjadi peristiwa-peristiwa penggunaan aparat semacam ini tapi tidak terbuka ke publik. Kemungkinan sangat ada,” kata Henri kepada Media Indonesia, Senin (27/5).
Baca juga : Densus 88 Disebut Kuntit Jampidsus, Kapolri Sebut tidak Ada Masalah
Dia juga menyampaikan jika benar ada peristiwa penggunaan aparat Densus 88 untuk menguntit Jampidsus, itu menunjukkan bukti bahwa aparat kepolisian yang punya tugas khusus ternyata bisa digerakkan atau dimanfaatkan oleh atasan atau petinggi Polri untuk tugas yang diluar tupoksi atau kewenangannya.
“Kemungkinan seperti itu beralasan terjadi karena pimpinan polri sangat strategis posisinya, luas juga tugas dan jaringannya di dalam pemerintahan dan penegakkan hukum maupun fungsi politik back-up lingkar kekuasaan,” ujarnya.
Dia juga turut memberi tanggapan terkait pertemuan mesra yang terjadi antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di istana negara hari ini.
Dia menduga ada sesuatu yang mungkin saja sedang ditutup-tutupi lewat jabat tangan antara kedua pimpinan penegak hukum tersebut.
“Elit atau pejabat yang berwenang tidak bijak, jika tidak memberi penjelasan. Kalau kemudian pimpinan Polri dan pimpinan Kejaksaan Agung nampak kompak bersama Menkopolhukam tanpa penjelasan kepada publik. Itu menandakan ‘cultural of secrecy’ atau budaya ketertutupan masih kental di dalam pemerintahan kita,” kata Henri. (Dis/Z-7)
PENYIDIK Jampidsus Kejagung melimpahkan tiga tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah ke Kejari Jaksel.
KASUS penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menguap begitu saja tanpa ada penjelasan kepada publik.
PENGAMAT Kepolisian meyakini kasus penguntitan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus 88 Antiteror Polri) merupakan perintah atasan.
PENGAMAT Kepolisian menilai Polri dan Kejaksaan Agung tengah menimbun masalah. Hal itu menyusul tidak adanya penjelasan yang terang benderang terkait kasus penguntitan Jampidsus.
Bripda Iqbal Mustofa, anggota Densus 88 Polri yang menguntit Jaksa Kejagung Febrie Adriansyah, dapat menjalani pemeriksaan tambahan oleh Mabes Polri jika ada informasi baru.
Bungkamnya kedua institusi penegak hukum tersebut karena ingin menutupi sesuatu yang sifatnya kepentingan pribadi atau kelompok.
POLISI harus bisa mengutamakan tindakan pencegahan seperti yang tertera dalam Undang-Undang (UU) tentang kepolisian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved