Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online. Penunjukan ini diputuskan dalam rapat internal dengan sejumlah kabinet dan kepala lembaga.
"Sesuai arahan Pak Presiden akan dibentuk Satgas Judi Online, dimana ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, ketua bidang pencegahannya Menkominfo dan ketua penindakannya adalah Pak Kapolri," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2024.
Budi belum menyampaikan detail perihal tugas satgas tersebut. Satgas juga baru diresmikan dalam beberapa hari ke depan.
Baca juga : Menko Polhukam Minta TNI-Polri Jaga Sinergitas untuk Amankan Pilkada
Dia menjelaskan bahwa sebanyak 1.904.246 konten judi online sudah dilakukan takedown pada 17 Juli 2023-21 Mei 2024. Pemblokiran rekening dan e-wallet terafiliasi juga sudah dilakukan dengan total 5.364 rekening.
"Rekening sudah diajukan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan 555 e-wallet diajukan ke Bank Indonesia," ucap Budi.
Ia menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan semua platform Google dan Meta. Salah satunya dengan perubahan keyword judi di Google sebanyak 20.241 keyword dan Meta ada 2.637 keyword baru.
Baca juga : Pemerintah Bentuk Timsus TPPO Ke Jerman, Dalami Proses Pengiriman Mahasiswa
"Itu terus kita kejar supaya pemberantasan judi online di tingkat hulu ini bisa kita selesaikan," ucap Budi.
Pemerintah juga berusaha memberantas sisipan perihal judi online. Misalnya, disisipkan ke laman lembaga pendidikan.
"Jadi disisipi itu di lembaga pendidikan ada 14.823 konten judi online, menyisip kesana dan lembaga pemerintahan ada 17.001 temuan konten menyusup atau phising ke situs-situs pemerintahan dan lembaga pendidikan," ucap Budi.
Baca juga : Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Akan Membentuk Tim Khusus Tangani Dugaan TPPO Ke Jerman
Budi mengaku pihaknya menyampaikan teguran kepada platform TikTok, Google, dan Meta. Upaya take down dari platform tersebut juga dilakukan.
"Sepanjang hampir satu bulan lebih sejak rapat terakhir soal judi online 19 April sampai 21 Mei 2024 kami sudah men take down 290.850 konten jadi sebulan hampir 300 ribu. Sehari 10 ribu konten judi online, termasuk juga pemblokiran rekening e-wallet sepanjang satu bukan ini ada 300," ucap Budi.
(Z-9)
KALANGAN mahasiswa yang diwakili oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendeklarasikan penolakan aktivitas judi daring atau online karena dianggap merugikan masyarakat.
Para orang tua harus lebih mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam praktik judi daring atau online.
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Sejumlah BEM ) dari berbagai kampus mendeklarasikan Gerakan Mahasiswa Lawan Judi Online sebagai bentuk penolakan praktik judi online yang dianggap merusak nilai-nilai moral
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved