Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo masih memerlukan partai politik (parpol). Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, kendaraan politik dinilai penting untuk backup dirinya dan keluarga.
Menurut Ujang, banyak kesalahan, kekeliruan dan dosa yang ditinggalkan Jokowi semasa menjabat presiden. Karena itu, parpol bisa menjadi alat untuk memberi keamanan serta perlindungan dalam konteks bisnis, hukum maupun politik untuk Jokowi.
“Kalau perlu partai atau tidak, politisi ya perlu partai untuk menjadi backup politik hukum dan bisnis bagi dirinya dan keluarganya ke depan. Kalau tidak berkuasa lagi, tidak pegang apa-apa, ya, pasti akan dikerjai lawan politiknya. Karena ketika berkuasa banyak salah juga. Banyak kekeliruan, banyak dosa,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (9/5).
Baca juga : Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme
“Makanya Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakil presiden itu juga langkah politik agar ada backup untuk Jokowi dan keluarganya,” imbuh Ujang.
Sama seperti mantan presiden lain, Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga masih mengendalikan partai.
“Meski selama ini dia (Jokowi) di PDIP, walau akhirnya tidak diakui. Lalu dia menjadikan Kaesang Ketum PSI, itu (tanda) butuh partai. Biar partai itu nanti backup dirinya ke depan. Lihat saja Megawati juga masih pegang partai, SBY masih pengendali partai Demokrat, ketua majelis tinggi. Mereka masih butuh untuk mencari kekuatan dan perlindungan dalam konteks bisnis dan hukum,” ucap dia.
Baca juga : Presiden Jokowi Heran Banyak Pertanyaan soal Pilkada Kepadanya
Sejauh ini, ada dua parpol yang secara terbuka menyampaikan akan menerima Presiden Jokowi, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Jokowi belum memutuskan akan berlabuh ke partai mana.
“Golkar terbuka untuk Jokowi, kalau jadi anggota, terbuka, partai Golkar partai yang inklulsif, selalu terbuka untuk Jokowi dan Gibran. Sebagai anggota. Itu suatu kehormatan bagi Golkar kalau Jokowi masuk sebagai anggota,” kata Ujang.
“Itu saling menguntungkan satu sama lain antara Golkar dan Jokowi. PAN membuka juga untuk Jokowi. Ke partai mana nanti, ya kita tunggu saja karena itu Jokowi yang tahu,” pungkasnya. (Dis/P-5)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Di sisi lain, menurutnya, Gibran seolah menutup celah konflik tanpa harus masuk ke dalam perdebatan soal sejarah politik keluarganya.
Lucky menilai, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
Wapres Gibran melepas Presiden Prabowo ke Rusia untuk bertemu Putin. Agenda utama mencakup kerja sama energi, pasokan minyak, dan isu geopolitik global.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendorong adanya pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved