Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDI Perjuangan (PDIP) mengaku tidak mengenal istilah Presidential Club. Partai politik berlogo banteng moncong putih itu lebih familiar dengan klub kerakyatan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk merespons wacana pembentukan Presidential Club oleh presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
"Dalam sejarah dan tradisi PDIP, klub yang ada adalah klub kerakyatan dengan petani, dengan buruh, nelayan, guru, dan anak-anak muda," kata Hasto dalam acara halalbihalal keluarga besar Barikade 98 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Ia mengatakan PDIP memprioritaskan klub kerakyatan karena memberi inspirasi bagi partai. Rakyat menjadi aspek penting dalam perjalanan politik PDIP.
Baca juga : Politikus PDIP Minta Prabowo Fokus Transisi Pemerintahan, bukan Presidential Club
"Itulah skala prioritas klub yang terus menginspirasi PDIP sebagai partai yang terus mencerminkan rakyat kerakyatan sebagai aspek penting di dalam seluruh gerak nafas PDIP," ucapnya.
Hasto tidak menjawab lugas perihal diperlukan atau tidak presidential club. Namun, dia menegaskan bahwa presiden harus menerima mandat mengatasi berbagai persoalan bangsa.
"Kita fokus saja. Presiden menerima mandat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara yang juga untuk membangun masa depan. Itu yang menjadi prioritas dengan rakyat," tegas Hasto.
Presidential Club sejatinya diinisiasi sebagai forum pertemuan rutin para presiden terdahulu. Prabowo Subianto menginginkan para pemimpin di Indonesia bisa guyub untuk memajukan bangsa. (Z-11)
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA).
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pemanggilan Hasto dilakukan untuk memperjelas dugaan rasuah yang ingin dituntaskan penyidik.
Ketidakhadiran Hasto ke KPK akan dininilai penyidik
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved