Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Aida Muslimah menyerahkan sebanyak 10 sertifikat tanah saat sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"DPR memiliki tugas dan wewenang untuk mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN, termasuk program PTSL," kata Aida kepada ANTARA di Banjarmasin, Sabtu.
Baca juga : Polda Jambi Sidik Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Bungo
Aida menyatakan untuk menyukseskan program PTSL Kantor Pertanahan perlu bekerja sama juga dengan pemerintah daerah karena keberhasilan PTSL tidak hanya bergantung pada kementerian saja, namun ada peran dari pemda dan masyarakat.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalsel 2 itu juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya memasang patok tanda batas tanah supaya konflik pertanahan dan permasalahan tanah yang menjadi krusial lantaran munculnya kasus-kasus sengketa tanah, tidak terjadi.
Program PTSL, tambah dia, diharapkan mampu melakukan pendaftaran tanah secara masif dan lengkap oleh pemerintah sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan hak tanah mereka secara legal lewat sertifikat.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Azis menyampaikan pengurusan sertifikat mudah apabila memenuhi lima syarat yakni harus ada tanahnya, jelas batas dan ukurannya, harus ada bukti kepemilikan, jelas pemiliknya, tidak ada permasalahan dan lunas biaya administrasi.
Program PTSL merupakan kegiatan pensertifikatan tanah gratis yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah. (Z-8)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yakni donasi Rp1.000 atau seribu per hari dari warganya ditinjau ulang.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyerahkan 109 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga transmigrasi.
Merujuk data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi per akhir 2023, tercatat masih ada 849 persil tanah milik Pemprov Sumut belum mengantongi sertifikat sampai sekarang.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
"Kami sudah melakukan pemberkasan bahkan sudah bayar, namun sudah 7 tahun ini belum juga selesai,"
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Charlie Chandra dalam sidang lanjutan kasus pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (5/8). I
Cek tanah milik siapa dengan mudah! Panduan lengkap cara mengetahui pemilik tanah, dokumen yang diperlukan, dan biaya. Temukan solusinya di sini sekarang juga!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved