Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mengusulkan agar daerah khusus Jakarta (DKJ) ke depan diberi nama Ibu Kota Legislatif.
Hal itu diungkapkan Hermanto dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024, Kamis (28/3).
“Dalam perkembangan bahasan, kami mengusulkan supaya Jakarta ini diberi nama Ibu Kota legislatif, karena ada beberapa hal yang mendukung,” ungkap Hermanto dalan rapat paripurna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3).
Baca juga : PKS Nilai Pembahasan RUU DKJ Tergesa-gesa
Menurutnya, Jakarta punya historis yang kuat, hingga akses Jakarta dari laut, udara hingga darat yang sangat lengkap.
Kemudian, kata Hermanto, mobilitas masyarakat Jakarta sangat tinggi.
Yang keempat, Hermanto menilai kompleks DPR ini lebih efektif jika tetap merumuskan UU di Jakarta.
“Kompleks DPR RI lebih efektif kalau kita melakukan sebagai kota legislatif yang memproduk UU. Jadi kita punya label yang khusus,” tandasnya.
Adapun dalam rapat paripurna terdapat pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta. (Z-3)
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa presiden terpilih akan diambil sumpahnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Jakarta akan jadi pusat komersial dan finansial global pasca pemindahan ibu kota
Pemerintah terus berupaya mengejar target penurunan angka kemiskinan sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024
Bermain trivia merupakan salah satu cara yang dapat dipilih untuk mengajarkan anak mengenai geografi dan informasi terkini.
Melihat realita yang ada di IKN pembangunannya masih membutuhkan infrastruktur dasar untuk membuat IKN menjadi kota yang berfungsi secara efektif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved