Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik menanggapi masalah keterbukaan informasi Pemilu 2024 yang dinilai anjlok oleh salah satu pemantau pemilu, Jaga Pemilu.
Menurut Idham, lebih baiknya transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dibuktikan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dan disiarkan secara langsung dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional.
"Hal ini belum pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Ini bukti nyata bahwa KPU berkomitmen untuk lebih transparan," kata Idham kepada Media Indonesia, Selasa (26/3).
Baca juga : Presiden Joko Widodo Hormati Hasil Rekapitulasi KPU
Di sisi lain, Idham juga menegaskan tata kelola penyelenggaraan pemilu kali ini lebih baik. Sebab, pihaknya mampu menyederhanakan berbagai jenis formulir pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Baginya, hal itu merupakan bukti nyata.
"Yang dikemukakan oleh pemantau (Jaga Pemilu) tersebut subjektif dan tidak bisa menyampaikan indikator secara objektif," tandasnya.
Sebelumnya, Jaga Pemilu menyoroti keterbukaan informasi dalam tahapan Pemilu 2024 yang dinilai anjlok ketimbang pemilu sebelumnya. Itu salah satunya terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang sempat ditutup sementara oleh KPU.
"Kita bisa lihat bahwa transparansi dan tata kelola pemilu terbatas," ujar Ketua Tim Pemantau Jaga Pemilu Luky Djanji dalam konferensi pers di Jakarta. (Tri/Z-7)
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Pemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menekankan agar jajarannya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi ke masyarakat.
Dilihat dari draft revisi UU TNI, sepertinya TNI ingin meminta kembali apa yang pernah mereka punya pada masa Orde Baru.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved