Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPR RI menyatakan ingin mengevaluasi total penyelenggara pemilu secara total dalam rapat dengar pendapat berikutnya, pada Senin (1/4).
Diketahui, Komisi II telah melakukan RDP dengan KPU, Bawaslu, DKPP hingga Mendagri, Senin (25/3).
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.
Baca juga : Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP Setujui Tiga RUU PKPU dan Rancangan Perbawaslu
“Kalau kita lihat presentasi masing-masing, dari KPU, kemudian dari pemerintah, kemudian dari Bawaslu, termasuk DKPP itu laporannya panjang-panjang semua,” ujar Doli usai rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Senin (25/3).
“Maka kita sepakat tadi mengambil waktu yang cukup panjang, seharian. Mungkin nanti kita hari Senin depan, bisa jadi pagi, siang sampai malam, atau mau dua hari silahkan saja,” tambahnya.
Doli mengaku DPR ingin mengevaluasi total penyelenggara pemilu. Doli menyebut masih banyak kelemahan sehingga akan dievaluasi secara total.
“Sehingga nanti pda pelaksanaan pemilu berikutnya kita tahu mana titik-titik lemah dan apa yang kita harus sempurnakan. Itu yang nanti mau kita elaborasi minggu depan,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
perlu ada jeda lima tahun bagi mantan penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP yang ingin maju berkontestasi dalam pilkada
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Pilpres 2024 Mahfud Md yang meminta seluruh komisioner KPU RI saat ini untuk mundur.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved