Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya. Anggota Komisi II DPR Aminurochman mengatakan seruan soal netralitas kerap dibunyikan namun pada kenyataannya tindak kecurangan sulit dihilangkan.
"Kalau seluruhnya menjalankan netralitas ini maka demokrasi akan berjalan baik. Penekanan soal netralitas itu harusnya juga untuk kepala daerah dan seluruh penjabatnya," ujarnya, Rabu (31/7).
Pernyataan itu harus berangkat dari situasi real di lapangan. Pelanggaran netralitas yang rentan terjadi bahkan sering terjadi. Maka publik memiliki andil besar dalam mengawal setiap proses demokrasi termasuk dalam penyelenggaraan pilkada.
Baca juga : Akademisi Diharapkan Netral di Pilkada Serentak
"Publik harus mengawal ini. Karena sulit untuk betul-betul menghilangkan kecurangan ini," ungkapnya.
Sementaea itu Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menuturkan kondisi saat ini memang sulit bagi publik untuk bisa percaya dengan penyelenggara pemilu, apalagi puncaknya saat KPU memberhentikan Hasyim Asyari sebagai ketua dan anggota KPU.
"Sehingga KPU saat ini harus berusaha keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik dan bisa meyakinkan kalau mereka netral," tuturnya.
Baca juga : ASN Pemkot Bandung Diminta Netral pada Pilkada 2024
Menurutnya sekarang yang penting adalah memastikan penetapan pengganti antar waktu (PAW) untuk segera diisi.
"Karena ini sudah hampir 1 bulan. Ini penting agar komposisi KPU sekarang jadi lengkap 7 orang. Kalau jumlahnya sudah pas 7 orang tentu kerja KPU bisa lebih maksimal"
Masih belum ditetapkannya pengganti HA membuat publik merasa ada tarik ulur pada proses PAW ini. Berikutnya pemerintah harus menuntut KPU bekerja secara transparan dan akuntabel, membuat aturan teknis harus tepat waktu untuk kepastian hukum, membuka ruang partisipasi yang bermakna kepada publik. (Sru/Z-7)
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
perlu ada jeda lima tahun bagi mantan penyelenggara pemilu, yakni jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP yang ingin maju berkontestasi dalam pilkada
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Pilpres 2024 Mahfud Md yang meminta seluruh komisioner KPU RI saat ini untuk mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved