Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HARTA kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentuh Rp95.820.385.076 di akhir masa jabatannya. Data itu diketahui dari lamar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Negara diketahui sudah melaporkan asetnya. Namun, saat ini masih di tahap verifikasi dan belum dipublikasikan secara resmi oleh KPK.
Total aset Jokowi meningkat Rp13,5 miliar jika dibandingkan dengan LHKPN miliknya pada tahun sebelumnya. Total asel kepala negara tahun lalu yakni Rp82,3 miliar.
Baca juga : 159 Instansi Pemerintahan Serahkan LHKPN, Pemprov Kalbar dan Kepri Paling Patuh
Dalam laporan tahun lalu, Jokowi mencatatkan 20 kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp66,2 miliar. Lokasinya ada di Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Jakarta Selatan.
Kepala Negara juga mencatatkan kepemilikan delapan kendaraan senilai Rp432 juta. Alat transportasinya yakni Suzuki Pick Up, Isuzu Truck, Yamaha Vega, Mercedes Benz Sedan, Isuzu Truck, Nissan Grand Livina, dan Nissan Juke.
Jokowi juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp356,9 juta dan kas setara kas senilai Rp15,3 miliar. Jokowi diketahui tidak memiliki utang dalam laporannya tahun lalu.
(Z-9)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved