Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan partainya akan memutuskan terkait pengguliran hak angket setelah hasil pengumuman resmi rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) keluar. Menurut dia, ada banyak pertimbangan dalam internal PDIP sebelum mengambil langkah hak angket di DPR RI.
“Kalau bicara timing, nanti hasil pengumuman resmi rekapitulasi KPU akan menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami,” kata dia kepada Media Indonesia, Sabtu (16/3).
Menurut Seno, apapun jalur yang akan ditempuh, baik itu melalui hak angket DPR maupun menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan PDIP tetap berada di jalur kritis untuk mengusut berbagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu kemarin.
Baca juga : Koalisi Perubahan Inisiasi Hak Angket
“Kompas moral sikap kami adalah kritis terhadap proses pemilu kemarin. Apapun jalur yang ditempuh, mau di DPR ataupun di MK,” tegas Seno.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga mengatakan pihaknya merespons positif apabila pengguliran hak angket itu akan diinisiasi oleh koalisi perubahan atau kubu 01.
“Pada dasarnya tidak ada masalah dengan dinamika yang terjadi tentang siapa yang menginisiasi. Kami tetapi optimis dan yakin angket dapat bergulir,” kata Seno. (Dis/Z-7)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KPU membantah dalil Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait perpindahan suara ke Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Barat
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Sebelumnya, Hasyim sudah membacakan berita acara soal hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved