Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPR RI Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pihaknya tanpa PDIP pun akan mengambil sikap terkait pengajuan hak angket. Sugeng mengatakan saat ini NasDem tengah menunggu terlebih dahulu perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga 20 Maret mendatang.
Setelah itu, barulah NasDem akan mengambil sikap terkait pengajuan hak angket.
"Kita merespons ungkapan-ungkapan masyarakat ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu ini, baik oleh masyarakat luas dan unsur kampus. Kita hormati itu semua dan kita akan mengambil jalan angket," ujar Sugeng, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3).
Baca juga : Soal Angket, PDIP Tunggu Tim Khusus
"Kita akan bersikap setelah 20 Maret. Kita hormati penghitungan KPU. Tanpa PDIP pun, NasDem akan mengambil jalan," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa Partai NasDem siap menjadi bagian dari hak angket dan interpelasi. Saat ini NasDem tengah mengumpulkan persetujuan dari seluruh anggota untuk penggunaan hak angket.
"Kalau Partai NasDem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. Yang paling penting kan konkretisasinya saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan-tanda tangan dari setiap anggota fraksi Partai NasDem. Karenanya, tidak perlu diragukanlah posisi dari Partai NasDem," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Taufik mengakui pengajuan hak angket ini harus melibatkan lintas fraksi. Ia pun menghormati PDIP sebagai inisiator hak angket. (Z-2)
Pemerintah diminta mengkaji secara serius terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN.
KETUA DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengkritik Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23/P/HUM/2024 yang mengubah penghitungan batas syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur
Kilang minyak milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, telah menyumbang sepertiga kebutuhan BBM nasional. Sementara untuk pulau Jawa, kilang ini menyumbang 60 persen.
PENGEMBANGAN potensi wisata di desa perlu perencanaan yang matang untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
SATGAS Anti Judi Online dinilai meleset dalam menerapkan upaya pemberantasan judi online. Hal ini jika dibiarkan maka semua yang dilakukan selama ini akan menjadi gimik semata
PARTAI NasDem mendukung penuh soal usulan untuk dilakukannya amendemen UUD 1945. Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem melalui politisi NasDem Taufik Basari
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta pemeriksaan dengan teliti dan menelusuri kembali kemungkinan adanya peradilan sesat di kasus Vina Cirebon
DPR menyebut seharusnya negara bertanggung jawab penuh untuk penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi dengan kemampuan negara saat ini tetap membutuhkan peran masyarakat.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari atau Tobas mengaku siap untuk mengajukan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved