Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SKEMA koalisi pendukung paslon capres dan cawapres 01, 02, dan 03 berpotensi berlanjut di Pilkada serentak November 2024.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menerangkan dekatnya jarak Pemilu dan Pilkada memberikan keuntungan kepada parpol-parpol yang solid membangun basis koalisi Pilpres untuk memenangkan banyak pertarungan kepala daerah.
Arifki menilai peleburan koalisi partai pendukung Pilpres ke paslon pemenang sebelum momentum pilkada langkah politik merugikan. Karena partai-partai yang sudah memperoleh efek dari capres dan cawapres di Pilpres, pada momentum Pilkada bakal berpotensi memperoleh keuntungan besar.
Baca juga : Dua Partai Islam PPP dan PBB akan Bertemu Pekan Depan
“Pilkada ini momentum lebih regional. Paslon capres-cawapres yang menang di daerah-daerah tertentu bakal berpotensi memenangkan Pilkada jika partai koalisi Pilpres solid mendukung di Pilkada,” tutur Arifki, Senin (4/3).
“Daerah-daerah basis Anies, Prabowo, dan Ganjar yang unggul. Jika efek Pilpres dikapitalisasi dengan baik, simbol koalisi dan oposisi nasional bakal terlihat nyata di Pilkada serentak November 2024, “ ujar Arifki.
Meskipun pada satu sisi momentum Pilpres dan Pilkada itu berbeda isu dan kepentingan. Di sisi lain, langkah politik ini bakal menarik diambil oleh partai pendukung 01, 02 dan 03.
Baca juga : Perjuangan Demokrasi Masih Harus Dilanjutkan
Menurutnya, partai pendukung 02 yang saat ini sudah menang versi Quick Count punya kepentingan memenangkan pilkada serentak. Menang di Pilkada serentak bagi partai pendukung 02 adalah legitimasi kemenangan Prabowo-Gibran di level elit-elite daerah 5 tahun kedepannya.
“Sedangkan bagi parpol pendukung 01 dan 03 ini adalah momentum menjaga momentum oposisi bahwa yang menang di Pilkada bukan dari kubu partai pemenang pilpres,” terangnya.
Arifki menegaskan pertarungan ini bakal menarik di daerah-daerah strategis, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
“Pertarungan Pilpres menjadi pertarungan di Pilkada punya peluang terjadi, jika koalisi partai koalisi pilpres membangun komitmen lanjutan. Tetapi, partai-partai tertentu tentu punya kepentingan berbeda, karena memenangkan Pilkada tidak hanya koalisi dan oposisi dengan pemerintahan baru,” tandasnya.
(Z-9)
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Pilkada Kota Semarang 2024 diprediksi akan menjadi pertarungan ketat dengan beberapa kandidat yang sudah dikenal oleh calon pemilih.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambut baik tawaran bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya menunggu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Anies memastikan bakal memilih pasangan yang memperkuat koalisi. Figur yang dipilih juga dipastikan menjaring dukungan kuat masyarakat.
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved