Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITIKUS yang juga budayawan Eros Djarot mengungkapkan partai pendukung dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap untuk mengajukan hak angket.
Hal itu ia tegaskan saat merespons kesediaannya menjembatani kedua kubu untuk mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Eros juga menegaskan pentingnya masyarakat sipil melakukan gerakan konsolidasi mengawal itu.
"Saya berani mengatakan kalau saya enggak dibohongin bos-bos (partai) itu semua sudah siap. Cuma permasalahannya di sana (kubu yang menolak hak angket digulirkan) siap untuk menggagalkan," ujar Eros dalam acara diskusi Rethinking Indonesia : 'Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, akankah Kita Terpuruk?' yang digelar di Jakarta, Sabtu (2/3).
Baca juga : PDIP Persiapkan Hak Angket dengan Matang
Menurut Eros, pihak-pihak yang berada di belakang kubu yang menolak punya massa yang besar. Permasalahannya, ujar Eros, apakah partai-partai politik yang akan mengusulkan hak angket berani melawannya.
"Massanya gede-gede," ujar Eros.
Menurut Eros, kalau hanya mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan hak angket bisa dilakukan.
Baca juga : Desakan untuk Hak Angket semakin Kencang
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat sipil. Masyarakat sipil, tegasnya harus bersatu mendukung gerakan prodemokrasi.
"Tinggal permasalahannya ego-ego sektoral hilangkan lah. Antar masyarakat. Kita harus menata kembali menurunkan ego sektoral. Rakyat kita kalah, mari bersatu," tegas Eros.
Eros juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanyakan mengenai hak angket.
Baca juga : Jalin Komunikasi Lintas Partai, PDIP: Hak Angket sedang Diproses
"Dukung lah civil society (masyarakat sipil. Kita minta pertanggungjawaban partai-partai. Saya sudah telepon Hasto Tak antemi kowe kalau nggak jadi," ungkapnya.
Namun, Eros menegaskan masyarakat jangan hanya menjadi objek tapi menjadi subjek perubahan untuk menegakkan demokrasi. Sebab, bukan tidak mungkin partai politik juga bisa bersikap pragmatis.
"Tolong jangan lupa sejarah. Partai-partai ini transaksional nya tinggi. Jangan semua diserahkan ke mereka. Kita juga jadi objek mereka tapi subjek perubahan. Kita sebagai civil society stand up lebih bold (tajam)," tegas Eros. (Z-8)
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved