Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Advokasi PT Hitakara saat ini sedang berjuang mencari keadilan dan kepastian hukum karena telah dinyatakan pailit di mana tindakan tersebut diduga dilakukan oleh Tim Kurator PT Hitakara (dalam pailit) bersama-sama dengan Hakim Pengawas Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby.
Tim kurator (dalam pailit) dan hakim Pengawas Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby diduga memberikan keterangan tidak benar yang tercatat dalam Berita Acara Rapat tertanggal 20 Juli 2023 maupun rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., sehingga menjadikan PT Hitakara berada dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Pailit Perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2023.
Kepailitan PT Hitakara berawal dari permohonan PKPU yang diajukan oleh Linda Herman, dkk selaku para pemohon dan tim kuasa hukumnya. Tim Kuasa Hukum tersebut diduga menggunakan tagihan fiktif untuk merugikan PT Hitakara sebagai pemilik Hotel Tijili Benoa Bali.
Baca juga : Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Kepailitan
"Bahwa setelah kami kaji kembali, terdapat beberapa kejanggalan yang kami temukan,” kata Tim Advokasi PT Hitakara, Livia Patricia, Minggu (25/2).
Pihaknya menyebutkan, di dalam pemeriksaan kontra memori kasasi perkara Nomor 1258 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 terdapat kata-kata yang dikutip sebagai berikut: “... oleh karena dalam PKPU PT. Hitakara tidak terdapat proposal perdamaian, oleh karena proposal perdamaian tersebut telah dicabut yang dinyatakan dalam Rapat Kreditur tanggal 20 Juli 2023, ...”
Merujuk kontra memori kasasi tersebut, Tim Kurator PT Hitakara (dalam pailit) d/h Tim Pengurus PT Hitakara (dalam PKPU) membuat suatu produk yang diduga palsu yakni adanya Berita Acara Rapat tanggal 20 Juli 2023 yang menjelaskan seakan-akan telah ada pencabutan terhadap proposal perdamaian yang telah diajukan oleh debitur yang ternyata Berita Acara Rapat tersebut menjadi dasar putusan Nomor 63/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 02 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa PT Hitakara dalam keadaan pailit.
Livia menegaskan, baik secara lisan dan tertulis, tidak pernah ada pencabutan proposal perdamaian yang disampaikan oleh PT Hitakara maupun kuasa hukumnya.
"Hal ini menjadi kecurigaan dan dugaan kami selama ini bahwa sejak awal sudah ada konspirasi dalam permohonan PKPU ini,” kata Livia. (Medcom.id/Nov)
IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
Cendekiawan didirikan untuk menyiapkan aturan atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Tata Kelola Ganja Medis.
AJARAN normatif Islam mengakui perempuan dan laki-laki setara dalam tanggung jawab agama, keluarga, sosial, dan politik.
Hari Kartini di Indonesia bukan hanya tentang memperingati kontribusi Raden Ajeng Kartini dalam mengadvokasi hak-hak perempuan, tetapi juga tentang memperluas pemahaman kesetaraan gender.
KIP mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap KPU terkait kontrak antara KPU atau perwakilannya dan Alibaba Cloud
EKONOM dari Indef, Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.
DIREKTUR LBH Apik Jakarta, Uli Arta Pangaribuan mengatakan bahwa sampai saat ini, RUU PPRT masih menggantung dan tidak memiliki kepastian. Perlu dorongan yang kuat agar segera disahkan.
Satu Data Indonesia (SDI) sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan mafia tanah tergolong kejahatan luar biasa. Hal itu disebab mafia tanah memanfaatkan masalah pertanahan di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved