Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PESTA demokrasi serentak yang digelar Republik Indonesia pada Rabu 14 Februari 2024 berjalan berkat kerja keras anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Adapun rincian pemilihan umum (Pemilu) serentak, yakni Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI.
Anggota KPPS telah bekerja penuh semangat dan gotong royong di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan, ada sejumlah anggota KPPS yang mencurahkan seluruh kemampuannya, kelelahan, dan meninggal juga masih menjadi duka bagi Pemilu 2024.
Baca juga : Jaga Suara Rakyat, Penyelenggara Pemilu di TPS Rela ‘Berperang’ Lawan Rasa Kantuk
Namun sayang, upaya maksimal tersebut justru berbuah pandangan negatif. Masih banyak pihak merasa bahwa sumber kecurangan di TPS salah satunya terjadi oleh oknum anggota KPPS.
Mereka pun mencurahkan pendapat di media sosial, X (dahulu Twitter hingga TikTok). Hal tersebut dianggap efektif lantaran mampu menyajikan tontonan dalam bentuk video singkat, siaran langsung atau Live dan digemari banyak pihak.
Bahkan, videonya tembus menjadi FYP (for your page) lantaran muncul di halaman TikTok.
Baca juga : Petugas KPPS yang Dirawat Terus Bertambah di Surabaya, Sudah Ada yang Meninggal Dunia
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memberi tanggapan terkait viralnya ungkapan kekesalan anggota KPPS. Dia menegaskan bahwa anggota KPPS sudah penuh perjuangan.
Apalagi, di masing-masing TPS terdapat petugas pengawas, Bawaslu, saksi peserta pemilu, dan petugas keamanan dari TNI, Polri hingga RW dan RT. Jumlah yang sangat besar untuk melaksanakan pemungutan suara dengan jujur dan adil.
Selain itu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pun dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Baca juga : 5 Petugas KPPS Tangsel Pingsan Karena Kelelahan
Sebab seluruh masyarakat bisa menyaksikan prosesnya mulai awal hingga akhir. Untuk menjamin rasa aman, TPS dijaga petugas ketertiban TPS dari berbagai unsur. Tidak hanya itu, pengawas TPS yang berada di masing-masing TPS memastikan mekanisme, prosedur, dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai ketentuan. Saksi peserta pemilu pun turut hadir dan mengawasi jalannya kegiatan di TPS.
"Mari kita menjaga demokrasi pasca pemilu, mengawal suara dan jangan menggoreng-goreng isu. Sebab secara umum, kinerja anggota KPPS sudah bagus karena sesuai aturan. Harus diakui juga dalam pekerjaan apapun ada tingkatan penilaiannya, ada yang kerja bagus, biasa dan kurang bagus. Itu hal yang umum kita temukan di mana pun," katanya.
"Kalau kemudian memang terbukti ditemukan ada kesalahan input, misalnya dari 1000-an anggota KPPS yang tersebar di 820 ribuan TPS, mungkin tidak lepas dari human error dan belum tentu juga kecurangan. Kalau ditemukan kesalahan input maka silahkan dicek kembali, evaluasi, terapkan sanksi dan diperbaiki. Kalau masih tidak puas, silahkan laporkan, buktikan di Bawaslu bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tambahnya.
Petugas KPPS bekerja sejak mengantarkan undangan kepada para pemilih, yang kemudian juga nama-nama yang masuk dalam DPT, dan mengimbau hadir ke TPS. Kemudian saat waktu pemilihan, mulai dari pagi hingga dini hari untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Meskipun jumlah pemilih di TPS diatur maksimal untuk 300 pemilih, tetapi penyelenggaraan 5 (lima) jenis pemilihan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan rumit untuk menyelesaikannya.
Fisik yang terkuras dan konsentrasi yang melemah pasti akan terjadi demi aturan undang-undang yang mengharuskan proses pemungutan dan penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama. Oleh karena itu, petugas KPPS komitmen dalam menyelesaikannya. (Z-8)
Saksi mewanti-wanti KPU agar jangan sampai publik kemudian menafsirkan informasi dalam Sirekap dengan keliru.
Dari ketiga ahli waris yang mendapatkan santunan, tercatat salah satu peserta atas nama Teguh Joko Pratikno baru mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan selama 1 hari.
KPU mengumumkan jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sejak Rabu (14/2) sampai Jumat (23/2) sebanyak 60 orang.
PETUGAS KPPS di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh terus bertumbangan. Persoalan gangguan kesehatan hingga harus dirawat di rumah sakit lebih serius itu diduga terlalu kelelahan.
BIMBINGAN teknis (bimtek) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 dinilai tidak praktis.
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved