Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengeluarkan 387 rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara susulan (PSS) di Papua Tengah. Itu menjadi yang terbanyak di antara sembilan provinsi lain yang diberikan rekomendasi untuk menggelar PSS.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan rekomendasi PSS dikeluarkan karena berbagai alasan, seperti gangguan keamanan atau bencana alam di sejumlah lokasi saat hari pemungutan suara, 14 Februari lalu.
"Penyebab PSS adalah terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan," kata Lolly melalui keterangan tertulis, Rabu (21/2).
Baca juga : Ini Alasan Pemungutan Suara Susulan di 668 TPS
Selain Papua Tengah, Bawaslu juga memberikan rekomendasi PSS di Jawa Tengah (114 TPS), Papua (39 TPS), DKI Jakarta (17 TPS), Banten (18 TPS), Jawa Timur (4 TPS), Papua Selatan (3 TPS), Nusa Tenggara Timur (1 TPS), dan Sulawesi Tengah (1 TPS).
Berdasarkan rekomendasi itu, KPU sudah mengatur jadwal PPS untuk 132 TPS. Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari KPU Kabupaten Paniai, Papua Tengah yang sempat mengalami gangguan keamanan pada pekan lalu.
"Paniai itu banyak sekali," katanya.
Baca juga : KPU Akui Ada Perusakan Kotak dan Surat Suara di Paniai
Ia mengatakan seluruh rekomendasi Bawaslu yang diterima KPU harus dilakukan kajian secara faktual dan sesuai regulasi terlebih dahulu untuk menentukan layak tidaknya PSS diselenggarakan.
Selain PSS, Bawaslu juga memberikan 132 rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL). Dari angka itu, Idham mengatakan 120 TPS yang mendapat rekomendasi PSL sudah dijadwalkan.
Pada dasarnya, rekomendasi terkait PSL sama dengan PSS. Bedanya, sebagian kegiatan pemungutan maupun penghitungan suara telah dilakukan pada Rabu (14/2). (Z-11)
Shobirin membeberkan alasan jadwal pemungutusan suara susulan mundur. Antara lain disebabkan pendistribusian logistik yang memerlukan waktu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan pemungutan suara susulan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Sabtu (24/2).
PEMILU susulan terhadap 114 tempat pemungutan suara (TPS) di sepuluh desa terlanda banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah belum diputuskan
Pemilu susulan sesuai aturan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara awal.
Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengungkapkan ada 36 tempat pemungutan suara (TPS) di empat kabupaten di Papua yang akan menggelar pemungutan suara susulan.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved