Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERWAKILAN Koalisi JagaSuara2024 Hadar Nafis Gumay mengatakan banyak laporan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 membuat hasil pemilu menjadi tidak memperoleh legitimasi. Namun, Hadar mengingatkan agar laporan kecurangan itu dapat dibuktikan bahwa memang benar dilakukan.
"Bisa saja (tidak legitimate). Namun harus kita pastikan kecurangan itu memang betul dilakukan. Karena sampai sekarang pun kita belum bisa memastikan," kata Hadar kepada awak media di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).
Hadar juga mengungkapkan ada banyak calon legislatif yang ikut dalam kontestasi di pemilu tahun ini merasa dirugikan akibat banyak anomali suara. Dugaan jual beli suara, perpindahan suara dari caleg satu ke caleg lain juga mungkin terjadi di tengah kegaduhan seperti sekarang.
Baca juga : Video Viral, Ketua KPPS Respons terkait Sirekap KPU Bermasalah
"Saya tidak tahu persisnya ini disengaja atau tidak. Kalau ada pola yang sangat jelas, setelah melihat semua, itu kan sampel yang kecil sekali, waktu tanggal 15 Februari waktu itu, itu mungkin kecil sekali. Tetapi saat ini kami belum bisa mengatakan itu disengaja atau tidak. Yang pasti, kami mendesak bereskan deh Sirekap itu. Lengkapi dan bereskan. Itu yang lebih penting dilakukan," kata Hadar.
Kecurangan dalam pemilu, kata Executive Direcor Goodkind.id Welly Chan, bisa terjadi di berbagai tahapan, mulai dari proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), dengan cara menyuap dan mengintimidasi petugas penyelenggara pemilu, hingga penginputan data ke dalam sistem Sirekap. Suara yang diperoleh para calon legislatif (caleg) mulai dari DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, dan DPD juga terancam dicurangi oleh pihak lawan, baik dalam satu partai maupun dari luar partai.
Untuk membantu memastikan suara rakyat yang sudah mereka berikan kepada caleg agar tidak diselewengkan atau hilang, Welly menyebut ada aplikasi Jaga Suara 2024 dan Goodkind yang menyediakan wadah bagi warga termasuk petugas KPPS untuk ikut berpartisipasi dalam memantau dan menjaga suara rakyat bagi caleg.
Baca juga : Petugas TPS 106 Cengkareng Jakarta Barat Videokan Keanehan Sirekap
"Kami sangat peduli dan prihatin mendengar berita tindakan kecurangan yang mengakibatkan caleg kehilangan suara rakyat yang sudah dikumpulkan dengan susah payah lewat kegiatan sosial dan blusukan. Karena itu, Goodkind bekerja sama dengan Jaga Suara ingin mengajak seluruh warga berperan aktif dalam menjaga suara mereka. Untuk memastikan masyarakat bisa terus memantau perhitungan suara sementara caleg oleh KPU, Goodkind menyuguhkan data perolehan suara setiap caleg dalam tampilan yang lebih simpel, menarik, dan mudah diakses," ungkap Welly. (Z-2)
Bawaslu ingatkan KPU soal penggunaan Sirekap untuk Pilkada
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
perbaikan yang bakal dilakukan pihaknya adalah pembacaan angka pada formulir C Hasil menjadi data pada tabel di aplikasi Sirekap
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
Pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
MK diharap tidak hanya fokus pada sengketa penghitungan hasil perolehan suara pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kontestan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Faktor keamanan yang membayangi proses rekapitulasi di Papua Pegunungan membuat KPU setempat merelokasi lokasi rekapitulasi Pemilu 2024 dari Wamena ke Jayapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved