Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md masih fokus terhadap indikasi kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, pembahasan soal sikap koalisi atau oposisi di pemerintahan selanjutnya belum dibahas.
"Kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini. Bersama PPP, Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak," kata Hasto di Jakarta, Senin (19/2).
Hasto justru menyinggung pernyataan Jokowi yang ingin menjadi jembatan bagi semua pihak, seusai bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, Minggu (18/2). Hasto menegaskan, kepala negara seharusnya tidak perlu melakukan konsolidasi pascapemilu apabila demokrasi berjalan di jalur yang tepat. Hasto menyebut sikap Jokowi itu menandakan demokrasi Indonesia tidak baik-baik saja.
Baca juga : 02 Unggul Quick Count, Dirty Vote Benar
"Kalau semua proses itu berjalan baik ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat," kata Hasto.
"Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar," sambungnya. (Mal/Z-7)
Baca juga : Koalisi Ganjar-Mahfud Bahas Laporan Indikasi Kecurangan Pemilu Berbagai Daerah
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA).
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pemanggilan Hasto dilakukan untuk memperjelas dugaan rasuah yang ingin dituntaskan penyidik.
Ketidakhadiran Hasto ke KPK akan dininilai penyidik
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PDIP belum dengan tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan karena masih memperhatikan kepentingan dalam Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved