Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berharap proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara jujur, adil dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meminta seluruh masyarakat terus mengawal proses penghitungan sampai akhir sehingga tidak ada hasil yang dimanipulasi pihak-pihak tertentu.
“Kita harus pastikan bahwa suara rakyat tetap murni dan tidak dimanipulasi. Dalam hal ini, kita berharap KPU bekerja dengan baik, profesional dan transparan,” ujar Jeirry melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2).
Desakan terhadap KPU untuk bekerja secara benar bukan tanpa alasan. Selama ini, ada begitu banyak kritik terkait kinerja KPU yang kurang baik, kurang profesional dan tidak transparan.
Baca juga : Masyarakat Hindu Dorong Penyelenggara Pemilu Bekerja Profesional
Jika dalam proses rekapitulasi nanti masih muncul persoalan, Jeirry menyebut hal itu bisa menimbulkan masalah baru yang mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, terutama pilpres.
Jeirry juga meminta agar euforia kemenangan yang dilakukan pasangan calon tertentu dan juga para pendukungnya untuk dikurangi. Menurutnya, itu bisa memicu kericuhan atau bentrok dengan pendukung lain.
“Kita tetap kedepankan perdamaian dan persatuan. Jangan sampai merusak proses yang baik yang sudah kita lakukan pada hari pemungutan suara ini,” tegasnya.
Baca juga : Cak Imin: Jangan belum Apa-apa sudah Klaim Kemenangan dan Sujud Syukur
Adapun Jeirry menuturkan ada delapan partai politik yang akan masuk parlemen. Di pihak pendukung Paslon nomor 2, kemungkinan ada empat partai yang akan masuk parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat.
Kemudian, di pihak pendukung Paslon nomor 1 dan 3, akan ada 4 partai yang masuk parlemen, yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB & PKS.
“Kita berharap partai-partai pendukung Paslon 1 dan 2 mengambil sikap sebagai oposisi di parlemen. Ini penting untuk menjaga agar ada cek and balance legislatif untuk mengontrol jalannya Pemerintah eksekutif,” tandasnya. (Z-11)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved