Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow berharap proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara jujur, adil dan transparan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meminta seluruh masyarakat terus mengawal proses penghitungan sampai akhir sehingga tidak ada hasil yang dimanipulasi pihak-pihak tertentu.
“Kita harus pastikan bahwa suara rakyat tetap murni dan tidak dimanipulasi. Dalam hal ini, kita berharap KPU bekerja dengan baik, profesional dan transparan,” ujar Jeirry melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2).
Desakan terhadap KPU untuk bekerja secara benar bukan tanpa alasan. Selama ini, ada begitu banyak kritik terkait kinerja KPU yang kurang baik, kurang profesional dan tidak transparan.
Baca juga : Masyarakat Hindu Dorong Penyelenggara Pemilu Bekerja Profesional
Jika dalam proses rekapitulasi nanti masih muncul persoalan, Jeirry menyebut hal itu bisa menimbulkan masalah baru yang mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, terutama pilpres.
Jeirry juga meminta agar euforia kemenangan yang dilakukan pasangan calon tertentu dan juga para pendukungnya untuk dikurangi. Menurutnya, itu bisa memicu kericuhan atau bentrok dengan pendukung lain.
“Kita tetap kedepankan perdamaian dan persatuan. Jangan sampai merusak proses yang baik yang sudah kita lakukan pada hari pemungutan suara ini,” tegasnya.
Baca juga : Cak Imin: Jangan belum Apa-apa sudah Klaim Kemenangan dan Sujud Syukur
Adapun Jeirry menuturkan ada delapan partai politik yang akan masuk parlemen. Di pihak pendukung Paslon nomor 2, kemungkinan ada empat partai yang akan masuk parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat.
Kemudian, di pihak pendukung Paslon nomor 1 dan 3, akan ada 4 partai yang masuk parlemen, yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB & PKS.
“Kita berharap partai-partai pendukung Paslon 1 dan 2 mengambil sikap sebagai oposisi di parlemen. Ini penting untuk menjaga agar ada cek and balance legislatif untuk mengontrol jalannya Pemerintah eksekutif,” tandasnya. (Z-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved