Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELURUH masyarakat Indonesia diimbau untuk aktif dan berpartipasi untuk melaporkan segala bentuk potensi kecurangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kecurangan pemilu juga diprediksi akan banyak terjadi di hari pencoblosan yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024.
Untuk melaporkan kecurangan, ada beberapa situs yang bisa dimanfaatkan untuk mengawal pemilu kali ini. Tak hanya kecurangan, masyarakat juga diminta melaporkan segala hal yang berbau kejanggalan.
Baca juga : Ini Alasan Film Dirty Vote Dirilis di Masa Tenang Pemilu
Masyarakat bisa mengawal proses Pemilu 2024 lewat website kawalpemilu.org. Sehingga masyarakat dapat membantu proses pengawalan perhitungan suara di setiap TPS agar dapat berlangsung jujur dan adil.
Co Founder Kawal Pemilu, Elina Ciptadi mengatakan, sangat mudah bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi mengawal Pemilu. Sebab sistem dibuat dengan tampilan yang sederhana.
Jagapemilu merupakan situs yang dibuat untuk mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Untuk membuat laporan di situs ini, masyarakat harus lebih dulu mendaftar dengan menggunakan alamat email.
Baca juga : 1 Juta Penonton dalam 8 Jam, 'Dirty Vote' Telanjangi Kecurangan Pilpres 2024
Dari laman resminya disebutkan bahwa Jaga Pemilu adalah gerakan sukarela masyarakat untuk mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Metode pelaporan kecurangan juga tidak jauh berbeda, cukup dengan mengirimkan unggahan foto dan data dugaan pelanggaran. Situs ini juga memiliki menu untuk mengecek semua pelanggaran di setiap daerah.
Selain berbentuk website wargajagasuara.com, platform ini juga dibuat dalam bentuk aplikasi. Untuk menggunakannya, masyarakat harus mendaftar dan mengisi data berupa nama hingga nomor kontak.
Baca juga : Istana Disebut Sedang tidak Tenang Jelang Pencoblosan
Di situs ini, tersedia fitur laporan suara dan laporan pelanggaran. Ada juga fitur mengunggah foto C1 Plano PPWP.
Website www.kecuranganpemilu.com dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, Firma Hukum Themis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Drone Emprit, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Lewat website ini, kamu bisa memantau pelaporan kecurangan dalam bentuk peta tiap provinsi. Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil juga mencantumkan penelitian terkait Peta Titik Rawan Kecurangan Pemilu. (Medcom.id/Z-4)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved