Film Dokumenter Dirty Vote Bentuk Pendidikan Politik

FILM dokumenter Dirty Vote merupakan sebuah bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Film karya Dandhy Dwi Laksono yang dirilis pada 11 Februari 2024 tersebut merupakan kritikan atas sitem demokrasi dan Pemilu Indonesia jelang 14 Februari 2024. 

Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketiga pakar tersebut menjelaskan berbagai kelemahan, manipulasi politik, dan kecurangan yang terjadi dalam sistem Pemilu di Indonesia.

Menyikapi terjadinya pro & kontra film Dirty Vote, Deklator Kaukus Muda Beringin 03 Rafik Perkasa Alam mengatakan, film tersebut penting untuk ditonton. Dirty Vote merupakan buah pikiran jenius dari ketiga ahli hukum tata negara mengungkap tabir indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang terstruktur, masif dan sistematis. 

Baca juga : Film Dirty Vote Viral, Gibran Rakabuming: Belum Nonton

“Poin pentingnya sebagai pendidikan politik di masyarakat yg telah terkontaminasi virus pragmatisme diciptakan elit-elit penguasa. Kata Rafik dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (12/2). 

Serangkai anomali telah terjadi menjelang pemilu 2024, di antaranya, penunjukkan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada pemerintahan. Intimidasi kepada 8 organisasi Kepala Desa untuk memobilisasi massa kepentingan politik tertentu,  Deklarasi GBK oleh 8 organisasi kepala desa yang mewakili 81 juta pemilih diduga sebagai upaya mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu, 

“Dan Penyalahgunaan bantuan sosial oleh pejabat negara  seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan  untuk kepentingan politik nyata terjadi di lapangan dengan peningkatan tajam bansos menjelang Pemilu dibanding masa pandemi mengindikasikan pengaruh politik uang dan pembelian suara yang mengabaikan Data akurat by name by address dari Kemensos,” Ujar Rafik. 

Baca juga : Airlangga Hartarto Tuding Film Dirty Vote Kampanye Hitam

Rafik juga menyebutkan bahwa yakni, lahirnya anak haram konstitusi melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang digawangi sang paman. Hal tersebut sangat menodai legitimasi MK sebagai the guardian of constitution.

“Sebenarnya saya sudah memprediksi jauh hari apa yang akan dilakukan penguasa hari saat ini, karena sebagai ex team pemenangan Kampanye nasional Jokowi di 2019. Saya tahu betul cara main jokowi untuk mempertahankan kekuasaan,” ujarnya. 

Rafik menyampaikan dukungannya untuk film Dirty Vote. Monopoli kekuasaan Jokowi menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat. 

Baca juga : Timses Prabowo-Gibran Tanggapi Positif Survei The Economist

Kita harus mencontoh Amerika. Bahkan seorang incumbent presiden bisa kalah, sebagaimana yang dialami Donald Trump dengan Joe Biden

Rafik juga mendorong agar instrumen negara seperti KPU dan Bawaslu untuk tidak mentolerir segala bentuk kecurangan pemilu. Jika tidak maka KPU dan Bawaslu akan berhadap langsung dengan para rakyat, 

“Sudah semestinya kita benahi sehingga terjadi demokrasi yang sehat , pemilu yang bersih aman transparan sehingga rakyat diuntungkan,” ungkapnya. (Z-8)