Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai film Dirty Vote hanya membeberkan 25% indikasi kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. JK menilai film ini ringan dibandingkan fakta di lapangan.
"Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25%," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2).
JK menilai masih ada indikasi kecurangan yang terpotret di daerah. Misalnya, soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang digencarkan jelang pemungutan suara 14 Februari 2024.
Baca juga : Film Dirty Vote JK: Tunjukkan Dimana Fitnahnya?
"Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," ucap JK.
Menurut JK, sutradara film Dirty Vote masih sopan. Bila dibongkar semua, kata dia, ada pihak yang bakal marah.
"Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," ujar JK.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Saat Ini Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Ini Alasannya
JK juga mengapresiasi film tersebut. Dia juga berpesan bahwa pemilu yang kotor hanya menyebabkan proses pemilihan tidak sempurna.
"Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna," ucap JK.
Dirty Vote adalah film dokumenter yang mengungkap kecurangan pemilu resmi rilis hari ini, Minggu, 11 Februari 2024. Film tersebut disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono yang merupakan sutradara dari film fenomenal Sexy Killers yang menceritakan tentang oligarki yang telah menggerogoti sistem demokrasi di Indonesia. (Z-3)
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Pemilu berjalan lancar, baik dan damai tetapi masih banyak menyimpan berbagai hal terutama residu perpecahan yang sudah ada sebelum pelaksanaan pemilu. Saat film Dirty Vote keluar pra pemilu
Karena seolah menggambarkan sosok pembuat desain kecurangan secara sistematik
TIM nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) siap melawan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menerangkan situasi politik saat ini menjadi pelajaran telak dan penting bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya peduli dan melek politik.
Film Dirty Vote menjelaskan penggunaan instrumen kekuasan untuk memenangkan Pemilu 2024.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved