Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERWAKILAN Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Halili Hasan menilai pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi awan kelam bagi demokrasi Indonesia.
“Mencermati data, yang sedang berlangsung lebih dari kecurangan Pemilu, namun sudah masuk dalam kategori kejahatan pemilu,” kata Halili, Senin (12/2).
Halili mengatakan kejahatan itu melibatkan pelaku di seluruh lapis jenjang dan jabatan aparatur negara. Mulai dari presiden hingga kepala desa.
Baca juga : 121 Kasus Penyimpangan Aparat Negara Diungkap Koalisi Masyarakat Sipil
“Penyimpangan tidak hanya melibatkan sumber daya berupa human power atau anggaran, namun juga berupa kebijakan yang dimanipulasi dan disabotase sedemikian rupa,” ujar dia.
Halili menyebut praktik itu bertujuan untuk memenangkan kandidat tertentu. Parahnya, jumlah kasus kecurangan semakin melonjak.
“Pada periode pemantauan awal antara Mei-Oktober 2023 yang hanya 50-an kasus, terjadi lonjakan hampir 300%dalam 3 bulan terakhir,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute itu.
Baca juga : Tokoh Nasional Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Saat Pemungutan hingga Penghitungan Suara
Halili menegaskan apa yang tercatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis hanya puncak dari fenomena gunung es. Dia yakin kecurangan dan kejahatan pemilu yang tidak terekam dan tercatat lebih banyak.
“Ini (yang tercatat) sebagian kecil saja dibandingkan dengan keseluruhan yang tidak tampak,” jelas dia. (Z-3)
Baca juga : Bawaslu Dinilai Keteteran
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
KUASA hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Patra M Zen menilai kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor kliennya itu harus segera diselesaikan melalui Dewan Pers.
POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu.
KPU bakal memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah, guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pilpres tak terulang di pilkada.
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved