Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang masih mendapatkan skor nol dalam monitoring center for prevention (MCP) 2023.
“Faktanya, pemda yang mendapatkan skor 0-25 (rendah) masih ada, yaitu sebanyak 15 pemda,” kata Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I Edi Suryanto melalui keterangan tertulis, Rabu (7/2).
Namun Edi enggan memerinci pemda yang mendapatkan skor rendah itu. Edi berharap pejabat terkait memperbaiki tata kelola pemerintahannya agar pencegahan rasuah berjalan dengan maksimal.
Baca juga : 10 Orang Lebih Terjaring OTT KPK di Labuhanbatu Sumut
“Diharapkan ke depannya perolehan hasil MCP dengan skor tinggi dapat merata di seluruh daerah Indonesia, dan tidak ada lagi pemda yang berada di skor rendah,” ujar Edi.
KPK juga menyebut adanya penurunan skor nasional dalam MCP 2023, di mana nilai rata-rata Indonesia yakni sebesar 75.
“Hasil ini menurun satu poin dari tahun 2022 yang mendapatkan skor 76,” ucap Edi.
Baca juga : KPK Beri Skor MCP NTT 2021 Sebesar 82,64% di atas Target Nasional
KPK meminta seluruh pejabat menjadikan skor itu sebagai peringatan. Sebab, kata Edi, kinerja mereka dalam upaya pencegahan korupsi menurun.
“Artinya perlu ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki area-area intervensi yang masih rentan,” kata Edi. (Z-3)
Baca juga : KPK Konfirmasi Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Aliran Uang Kasus Korupsi
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
KPK memberikan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) atau capaian kinerja program percegahan korupsi pada Provinsi NTT 2021 sebesar 82,64%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved