Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang masih mendapatkan skor nol dalam monitoring center for prevention (MCP) 2023.
“Faktanya, pemda yang mendapatkan skor 0-25 (rendah) masih ada, yaitu sebanyak 15 pemda,” kata Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I Edi Suryanto melalui keterangan tertulis, Rabu (7/2).
Namun Edi enggan memerinci pemda yang mendapatkan skor rendah itu. Edi berharap pejabat terkait memperbaiki tata kelola pemerintahannya agar pencegahan rasuah berjalan dengan maksimal.
Baca juga : 10 Orang Lebih Terjaring OTT KPK di Labuhanbatu Sumut
“Diharapkan ke depannya perolehan hasil MCP dengan skor tinggi dapat merata di seluruh daerah Indonesia, dan tidak ada lagi pemda yang berada di skor rendah,” ujar Edi.
KPK juga menyebut adanya penurunan skor nasional dalam MCP 2023, di mana nilai rata-rata Indonesia yakni sebesar 75.
“Hasil ini menurun satu poin dari tahun 2022 yang mendapatkan skor 76,” ucap Edi.
Baca juga : KPK Beri Skor MCP NTT 2021 Sebesar 82,64% di atas Target Nasional
KPK meminta seluruh pejabat menjadikan skor itu sebagai peringatan. Sebab, kata Edi, kinerja mereka dalam upaya pencegahan korupsi menurun.
“Artinya perlu ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki area-area intervensi yang masih rentan,” kata Edi. (Z-3)
Baca juga : KPK Konfirmasi Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Aliran Uang Kasus Korupsi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda datang ke Provinsi Bali untuk mempelajari penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memberikan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) atau capaian kinerja program percegahan korupsi pada Provinsi NTT 2021 sebesar 82,64%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved