Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
27 hari jelang pemungutan suara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berencana untuk menggencarkan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang mengotori estetika jalanan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan peserta pemilu untuk memasang APK di tempat yang sesuai, termasuk melarang pemasangan APK di pohon.
"Jika membahayakan, kena pidana umum nanti teman-teman (peserta pemilu) itu. Pidana umum, kena peraturan daerah, dan lain-lain," kata Bagja di Jakarta, Rabu (17/1).
Bagja mengingatkan, peran Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu adalah menemukan APK yang bermasalah, baik oleh pengawas kelurahan/desa maupun panitia pengawas kecamatan (panwascam).
Baca juga: Spanduk Kampanye Anies Kerap Hilang Tanpa Sebab
Nantinya, jajaran Bawaslu di lingkup terkecil itu akan memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai perpanjangan kerja KPU untuk menertibkan APK. Kendati demikian, Bagja mengungkap bahwa selama ini jajaran KPU itu tidak pernah menindaklanjuti temuan pihaknya.
"Yang bertanggung jawab kan sebenarnya satu dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, yakni KPU untuk menertibkan. Kami menemukan pelanggarannya," kata Bagja.
Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemasangan APK di Jalan Raya yang Sebabkan Kecelakaan
Menurutnya, jajaran Bawaslu pada akhirnya melakukan penindakan APK bermasalah karena pihak KPU merasa sudah kelelahan dengan beban kerja sebagai penyelenggara pemilu utama. Adapun penertiban APK yang dilakukan Bawaslu tetap memerlukan koordinasi dengan Satpol PP.
"Ya kami turunkan (APK bermasalah akhirnya, ketika kemudian PPK tidak menindaklanjuti," tandas Bagja. (Tri/Z-7)
Umumnya tindak kejahatan ini akan terjadi di media sosial Instagram, X hingga Facebook. Bahkan, pelaku juga akan melakukan modus penipuan melalui aplikasi chating
BEBERAPA waktu lalu diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo kaget dengan rasio jumlah penduduk Indonesia di jenjang S-2 dan S-3.
TIM Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) memastikan bakal memberikan bantuan terhadap Olppaemi Project. Hal ini buntut videotron
SITUASI pelaporan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan tugas dinilai merupakan upaya untuk melemahkan kinerja penyelenggara pemilu.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengingatkan capres-cawapres dan tim suksesnya tak membawa alat peraga kampanye (APK) dalam debat cawapres 2023
SEJUMLAH alat peraga kampanye pasangan calon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD disebut sering hilang atau rusak.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved