Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ARSUL Sani akan segera dilantik menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Kamis (18/1). Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP itu akan menggantikan Hakim Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun per 17 Januari 2024.
"Infonya besok (pelantikan), Kamis pukul 10.00 WIB di Istana," ujar Juru Bicara MK kepada Media Indonesia, Rabu (17/1).
Baca juga: Terpilihnya Arsul Sani Jadi Hakim MK Dipertanyakan
Sebelumnya pelantikan Arsul Sani dijadwalkan berlangsung hari ini. Mengingat dia akan menggantikan Wahiduddin yang memasuki masa purna bakti.
"Kalau melihat tanggal pensiunnya Pak Wahiduddin, 17 Januari. Kan selalu itu kan kalau hakim MK, sepanjang (pensiun) di hari kerja, pas hari pensiun itu pelantikan," kata Arsul beberapa waktu lalu.
Baca juga: Alasan DPR Pilih Arsul Sani Jadi Hakim MK
Dia mengatakan akan memegang prinsip independensi dan imparsialitas jika nanti dilantik menjadi hakim konstitusi. Hal itu penting sebagai pegangan hakim agar mampu memberi putusan yang adil tanpa ada intervensi dari pihak lain.
"Yang namanya fondasi hakim, satu, independensi; dua, imparsialitas. Independensi itu dia harus jaga jarak dengan pihak yang berkepentingan. Imparsialitas itu harus adil dengan siapa pun," kata dia.
(Z-9)
HAKIM konstitusi yang memeriksa gugatan uji materi syarat usia calon kepala daerah atas perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024 menyinggung soal plagiasi
KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna meminta agar hakim konstitusi Anwar Usman dapat berinisiatif dan membatasi diri
DUA mahasiswa yang mengajukan uji materi terkait syarat batas usia calon kepala daerah, Fahrur Rozi dan Anthony Lee, meminta agar Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terlibat
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh PPP sepanjang pemilihan umum calon anggota DPRD Kota Serang Daerah Pemilihan Kota Serang I, Kamis (6/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Melalui proses pengujian konstitusionalitas, MK membantu menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan batasan kekuasaannya.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan pihaknya menerima revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan catatan.
Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan.
Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arsul Sani menjadi sorotan di sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024 yang dimulai hari ini, Senin (29/4).
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjadi sorotan karena akan tetap menangani perkara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Panel 2 bersama Saldi Isra sebagai Ketua Panel dan Ridwan Mansur.
Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut menyidangkan perkara PHPU Pileg 2024 dengan pemohon PPP.
Koordinator LBH PPP Erfandi Syaqroni menegaskan tidak ada konflik kepentingan di sidang PHPU legislatif 2024 meskipun Hakim Konstitusi Arsul Sani ikut dalam sidang perkara.
PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved