Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAPORAN terhadap capres Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Jumat (12/1) dinilai merupakan hak semua warga negara. Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Herman Khaeron saat dihubungi mempersilakan pelaporan tersebut.
"Ya silahkan saja kalau memang ada. Karena memang ada yang kerjanya laporin-laporin begitu," ucapnya.
Hukum sambung dia memiliki mekanisme yang jelas dan tegas di atas rasa keadilan berpijak pada ketentuan perundangan.
Baca juga: Polda Kaltim Buru Pengancam Anies Baswedan
"Jadi biarkan hukum yang menilai," tegasnya.
Sebelumnya advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara Gugat Kasus Putusan MK ke PTUN. Mereka telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Baca juga: Gemoy Prabowo Dinilai Hanya Topeng dari Emosional
Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus mengatakan alasan gugatan tersebut dilayangkan karena kecurigaan masyarakat terhadap adanya dinasti politik dan nepotisme yang menguat.
"Sehingga jika supra struktur politik di pucuk pimpinan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berada di bawah kendali Presiden Jokowi, maka kedaulatan rakyat secara absolut akan bergeser menjadi kedaulatan Dinasti Politik Jokowi lewat demokrasi seolah-olah," jelasnya. (Sru/Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
Dalam undang-undang pemilu hanya dikenal penundaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk susulan dan lanjutan yang artinya tidak boleh ada penundaan nasional.
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun mengungkapkan berdasarkan bukti yang ada, KPU disebut telah melawan hukum.
PTUN Jakarta akan menyidangkan perkara dengan presiden sebagai tergugat
PTUN mengeluarkan putusan dan memerintahkan Dewas KPK menghentikan proses persidangan etik terhadap Nurul Ghufron.
Perintah menghentikan proses persidangan etik tertuang dalam putusan sela gugatan Ghufron di PTUN Jakarta.
PDIP sulit membuktikan adanya perbuatan melawan hukum penguasa (PMHP) dalam gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Nurul Ghufron dipandang akan merugi jika tidak menghadiri persidangan etiknya. Hak untuk membela dirinya tidak akan terpakai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved