Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2024 terbaru. Survei dilakukan dengan metode tatap muka sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi di indonesia pada 27 Desember hingga 5 Januari.
Pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam menjelaskan terdapat dinamika pergeseran para pemilih. Hal tersebut berdampak pada peta kompetisi elektoral yang signifikan.
“Di tengah Pilpres tinggal hitungan minggu, dinamika pemilih mengalami pergeseran dan berdampak pada peta kompetisi elektoral yang signifikan,” ujar pengamat politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam dalam paparannya yang diterima di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca juga : 48,7% Responden tak Puas pada Jokowi karena Ekonomi Sulit
Meski terdapat pergeseran pemilih, Arif menuturkan efek Jokowi sangat terasa dalam Pilpres 2024. Hal tersebut tercermin dari elektabilitas Prabowo-Gibran yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut berasal dari pemilih Jokowi-Ma’ruf 2019 makin besar mendukung pasangan calon nomor 2 tersebut.
Baca juga : TPN Ganjar Nilai Prabowo tidak Siap Hadapi Debat Capres
Sementara itu, soliditas dukungan pasangan calon presiden paling tinggi ada di paslon Prabowo-Gibran dimana hanya sebesar 13 persen yang masih bisa berubah, sementara Anies-Muhaimin terdapat 15 persen pendukungnya yang masih bisa bergeser. Sedangkan pemilih paslon Ganjar-Mahfud terdapat sebanyak 20 persen yang masih bisa bergeser.
“Dibandingkan data survei akhir bulan November, Prabowo – Gibran kembali mengalami kenaikan dari 42,66 persen ke 48,05 persen, sementara Anies – Muhaimin cenderung stagnan dari 22,13 ke 21,80 persen, dan Ganjar-Mahfud dari 22,95
turun 18,35 persen, sementara yang belum menentukan pilihan menurun tipis dari 12,26 turun ke 11,80,” ujarnya.
Jika dikatikan dengan kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma’ruf saat ini, lanjut Arif, dari 65 persen di bulan November menjadi 74 persen di bulan Desember, maka hal ini bisa dibaca bahwa siapapun paslon capres–cawapres yang dianggap melanjutkan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf besar kemungkinan akan mendapatkan Jokowi effect dalam hal elektabilitas.
Sementara itu, Deputy Director Ipsos Public Affairs Sukma Widyanti menyampaikan elektabilitas parpol menunjukkan data yang mengejutkan dimana Gerindra menempati posisi teratas menggeser PDI Perjuangan.
“Secara berturut-turut partai politik yang berpotensi masuk parlemen adalah Partai Gerindra yang mencapai elektabilitas hingga 27% ; disusul PDI Perjuangan sebesar 21%, Golkar 8%, PKB 7%, PKS 7%, Nasdem 6%, PAN 4%, Demokrat 3%. Posisi
PPP dan PSI masih belum aman karena kini turun dibanding survei sebelumnya,” ujar Sukma dalam paparannya.
Sukma menuturkan basis-basis suara PDIP di Jawa Tengah semakin tergerus berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya.
"Survei ini juga menunjukkan bahwa pada basis-basis PDI Perjuangan khususnya Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng, menunjukkan suara Ganjar semakin tergerus,”, ujarnya
Selain menjadi anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Ipsos juga merupakan anggota Association for Global Research Agency Worldwide (ESOMAR) yakni asosiasi riset internasional yang melakukan audit secara periodik terhadap para anggotanya.
Untuk diketahui, Ipsos merupakan lembaga riset internasional yang sangat berpengalaman di dunia global. Lembaga yang berkantor pusat di Perancis ini beroperasi di 90 negara, selain dikenal melakukan riset pasar, juga melakukan riset sosial politik, termasuk di Indonesia. (Z-8)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved