Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga menteri yang juga ketua partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang sah ketika dimaknai dalam lingkup kerja pemerintahan.
"Pada satu sisi, sah sah saja karena ketiganya adalah menteri yang notabene pembantu presiden. Tetapi kita tidak tahu, apa masalah yang sedang mereka bahas. Apakah mereka membahas capres? Bisa iya, bisa tidak," kata Suko saat dihubungi, Senin (8/1).
Kendati demikian, Suko menilai kecurigaan tentang ketidaknetralan akan semakin kuat mengingat Jokowi hanya menemui 3 menteri yang menjadi ketua umum partai pengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka,sebagai cawapres.
"Tetapi jika merintis hanya 3 menteri yg kebetulan ketua parpol pendukung Prabowo, yang wakilnya putranya pak Jokowi— sangat mungkin saja membahas kondisi politik dan running pasangan Prabowo dan Gibran," terusnya
Suko mengungkapkan dalam politik praktis ketidaknetralan tidak bisa dihindarkan. Apalagi dalam konteks ini, Presiden Jokowi punya kepentingan. "Rasanya dalam politik, selalu saja tidak ada kenetralan. Karena Presiden punya kepentingan terhadap suksesi 2024," tegasnya.
Ia pun menilai etika dan fatsun politik sudah tidak lagi menjadi patron utama. "Etika saat ini hampir tidak jadi perhatian. Apalagi dalam kompetisi politik," tuturnya.
Begitu pula, klaim netralitas yang selama ini digembar-gemborkan oleh penguasa semakin jauh dari realita. "Sejauh ini, memang terkesan ada keterlibatan," jelas Suko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan pertemuan 4 mata bersama tiga ketum parpol yang menjadi menteri yakni Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam tiga hari berturut.
Baca juga: Lulusan Perguruan Tinggi Mayoritas Pilih Anies-Muhaimin
Amankan Suara
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan,Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan dukungannya kepada pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, untuk menarik simpati pendukung Jokowi yang masih meragu.
“Ganjar terlihat lebih mampu menjalankan program Pak Jokowi, berbanding dengan Pak Prabowo,” kata Ray. Dia menilai, masih ada pendukung Jokowi yang belum menentukan suara, dan suara mereka lebih mungkin direbut oleh Capres PDIP, Ganjar Pranowo.
“Masih banyak pemilih yang masih ragu-ragu apakah figur Pak Prabowo ini mampu benar-benar melaksanakan, melanjutkan program yang sudah dilakukan Pak Jokowi,mengingat dia baru datang lima tahun terakhir,” jelas Ray.
Belum lagi gaya kampanye Prabowo-Gibran yang dia sebut kurang berpola, tidak memiliki daya hentak. “Sehingga kedekatan antara mereka dan masyarakat tidak terjalin. Maka kehadiran Pak Jokowi itu penting.” imbuh Ray.
Karena itu, untuk mengamankan suara mereka, Jokowi ‘terang-terangan’ menunjukkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran. Membuktikan sangkaan orang-orang bahwa presiden akan sulit bersikap netral disaat anaknya ikut dalam kontestasi Pilpres.
“Tetapi hal lain mengapa Pak Jokowi mulai lebih terbuka menyatakan dukungan, saya kira pertama karena keinginan untuk mendorong agar pilpres ini terjadi satu putaran dengan begitu pak jokowi memperlihatkan dukungan lebih besar ke Prabowo-Gibran,” ungkap Ray.
Namun ternyata itu bukan hal mudah. Melihat hasil survei elektabilitas politik dalam beberapa hari terakhir ini, ada stagnasi elektabilitas pasangan Prabowo-gibran.
“Bahwa secara umum ada stagnasi perolehan suara Prabowo. Sehingga untuk menciptakan pilpres satu putaran itu makin sulit oleh karena itu harus ada dorongan yang lebih kuat, pesona yang lebih kuat, agar satu putaran itu terjadi,“ tandas Ray.(RO/P-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Di sisi lain, menurutnya, Gibran seolah menutup celah konflik tanpa harus masuk ke dalam perdebatan soal sejarah politik keluarganya.
Lucky menilai, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
Wapres Gibran melepas Presiden Prabowo ke Rusia untuk bertemu Putin. Agenda utama mencakup kerja sama energi, pasokan minyak, dan isu geopolitik global.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendorong adanya pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved