Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tiga saksi untuk mengulik aliran dana dalam kasus dugaan suap pembangunan, dan pemeliharaan jalur kereta.
“Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan adanya pemberian sejumlah uang dari tersangka AD (Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika) dan kawan-kawan dalam bentuk fee ke beberapa pihak terkait lainnya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (5/1).
Tiga saksi itu yakni aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Eko Rahadi Nurtanto, dan dua PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang Taofiq Hidayat S, serta Albertus Dito Migrasto.
Baca juga: Duit Rp11,2 Miliar dalam Kasus Suap MA Diklaim Hasil Bisnis Dadan Tri
Ali enggan memerinci lebih lanjut penyebaran dana suap dalam perkara ini. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Informasi itu harusnya turut didalami dengan memeriksa PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang Renaldo Prabudiman. Namun, dia mangkir dengan dalih sakit. “Saksi tidak hadir dan konfirmasi karena alasan sakit,” ucap Ali.
Baca juga: Eks Wamenkumham Kembali Ajukan Praperadilan
Berkas kasus Asta disatukan dengan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi. Dalam kasus ini Zulfikar diduga mendekati pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat agar perusahaannya mendapatkan proyek. Kongkalikong itu membuat PT Putra Kharisma Sejahtera mengerjakan peningkatan jalur kereta api lembangan Cianjur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024.
Nilai paket itu yakni Rp41,1 miliar. Syntho juga diduga mengondisikan pemenang lelang sesuai dengan kemauannya. Zulfikar diduga memberikan Rp935 juta bersama Asta Danika dalam perkara ini. Uang itu dikasih ke Syntho dengan metode transfer. (Z-3)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
KPK mencurigai keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kasus suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Tiga mantan pejabat Kementerian Perhubungan didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,15 triliun.
10 orang tersangka dari para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan, dua korporasi, dan satu orang swasta,
JALUR kereta api Jakarta-Bandung di petak jalan antara Stasiun Cilame-Sasaksaat, Kabupaten Bandung Barat tertutup tanah longsor, pada Jumat (26/4) pukul 13.50 WIB.
Hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu (13/3) mengakibatkan enam daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah terendam banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved