Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ketahuan tidak mendaftarkan tujuh aset dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Semua barang itu memakai nama istrinya, Ardian Safitri.
Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan tujuh aset itu tidak ada dalam LHKPN Firli periode 2020, 2021, dan 2022. Pertama, sebuah apartemen yang dibeli sekitar April 2020.
“(Lalu) sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan luas 306 meter persegi,” kata Indriyanto di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12).
Baca juga: Firli Bolehkan SYL Main ke Rumah Usia Main Tenis
Aset selanjutnya yang tidak dilaporkan yakni tanah di Desa Cikaret, Kabupaten Sukabumi. Kemudian, ada juga lahan di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor.
Lalu, ada juga dua bidang tanah di Palembang yang tidak dilaporkan Firli. Terakhir, aset yang tidak dilaporkan yakni lahan di Desa Sinduharjo, Sleman.
Baca juga: Firli Bahuri Klaim Nomor Ponselnya Dibajak
Persidangan etik masih berlangsung. Vonis etik Firli segera diumumkan ke publik.
Firli diduga melakukan tiga pelanggaran etik. Pertama, yakni terkait dengan komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Kedua, terkait ketidakjujuran dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu tidak mendata sejumlah pemasukan dan utang.
Terakhir yakni soal penyewaan rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan. Persidangan etik digelar maraton sejak 14 Desember 2023. (Z-3)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Meteor yang jatuh ke Bumi memicu perdebatan soal kepemilikan, dengan banyak negara menerapkan hukum yang berbeda tentang siapa yang berhak atas batu ruang angkasa itu.
KPK menduga uang hasil suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta sudah diubah tersangka sekaligus PPK pada BTP Kelas 1 Semarang Yofi Oktarizsa (YO) menjadi aset.
Polri sedang mengejar para bandar judi online dengan melacak aset dari hasil perputaran uang pelaku.
POLDA Metro Jaya menemukan ada aset Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri tidak terdaftar dalam LHKPN. Fakta ini yang sejatinya akan dipertanyakan dalam agenda pemeriksaan tersangka
“Dana itu kalau memang untuk yayasan itu dikembalikan ke yayasan, bukan untuk kepentingan yang bersangkutan. Makanya diblokir untuk antisipasi dana tidak masuk ke Panji Gumilang."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved