Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RELAWAN Progresif, yang berafiliasi ke pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa pemenang di ajang Pilpres 2024.
Direktur Nasional Relawan Progresif Eka Sastra mengatakan, survei Litbang Kompas mengonfirmasi kalau peluang masih terbuka lebar untuk semua pasangan. Sebab Prabowo-Gibran hanya mendapatkan 39%, angka yang jauh dari satu putaran.
“Saya melihat ada sekitar 28,7 persen undecided voter. Artinya mereka belum menentukan pilihan ke pasangan manapun. Artinya, peluang masih sangat terbuka. Belanda masih jauh. Perjalanan masih panjang,” ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (12/12).
Baca juga: Jelang Debat Capres, Koalisi Masyarakat Sipil: HAM Bukan Isu 5 Tahunan
Menurut Eka, survei ini menjadi alarm bagi timnya untuk terus bekerja keras demi menampilkan sisi terbaik Ganjar sebagai solusi bagi segenap persoalan bangsa. Pihaknya tidak terlalu risau dengan survei elektabilitas capres dari berbagai lembaga. Relawan ini akan terus bekerja demi mematangkan konsolidasi yang akan meningkatkan keterpilihan Ganjar-Mahfud.
“Fokus kami adalah bagaimana terus melakukan konsolidasi dengan semua elemen masyarakat sipil. Relawan kami terus melakukan penggalangan massa di berbagai titik di Tanah Air,” katanya.
Baca juga: Konsolidasi Relawan Tim Amin Bentuk Posko Kerakyatan di Seluruh Indonesia
Pihaknya mengapresiasi survei yang diadakan berbagai lembaga sebab itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, survei hanya memotret kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang sebenarnya terlihat saat pencoblosan.
Mantan politisi Partai Golkar ini optimistis kerja-kerjanya akan membuahkan hasil. Sebab relawan ini memiliki basis kuat yakni para penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami menggalang kekuatan di 67 juta UMKM di Indonesia, dan itulah yang menjadi teman, binaan sekaligus sasaran dari Progresif,” ujarnya.
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Konsolidasi Relawan Progresif kini terus merambah berbagai kota. Relawan ini dideklarasikan di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat (8/12) lalu. Progresif adalah akronim dari Program Gotong-Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif.
Deklarasi itu menghadirkan Direktur Wilayah dari 38 provinsi yang siap memenangkan Ganjar dan Mahfud dalam Pemilu Presiden 2024.
Dengan menyasar kalangan pengusaha UMKM, relawan ini yakin kalau Indonesia akan terus maju jika dipimpin sosok berpengalaman di pemerintahan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Kami percaya, ekonomi akan tumbuh jika ada kepastian hukum. Pengusaha tidak perlu takut dikriminalisasi,” pungkasnya. (P-3)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved