Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan menekankan pentingnya Indonesia menempatkan hukum di atas kekuasaan. Upaya tersebut memerlukan partisipasi seluruh pihak.
"Ini membutuhkan komitmen dan butuh pengawasan dari semuanya," kata Anies dalam dialog persama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12).
Anies mengatakan menjaga kualitas demokrasi sudah diamanatkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Baca juga: Rekam Jejak Anies Runtuhkan Stigma Intoleran
"Jangan sampai Indonesia bergeser jadi negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur hukum," papar dia.
Anies menyebut dirinya dan Muhaimin Iskandar berusaha menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Jangan sampai kekuasaan justru mengotak-atik hukum.
Baca juga: PKB Kampanye dari Pintu ke Pintu untuk Gaet Kaum Muda
"Dalam demokrasi, ini yang paling dilihat sebagai salah satu masalah," jelas dia. (Medcom/Z-7)
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Sejumlah kendala dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan keadilan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi politik dan korupsi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyesalkan insiden pemberhentian seratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing guru honorer'.
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
PENGADU dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di DKPP, yakni CAT, akhirnya buka suara.
Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.
DEWAN Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum (Ketum) PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan tentang sanksi
DEWAN Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum (Ketum) PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan tentang sanksi
PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Jaya memberikan kesempatan pemutihan keanggotaan PWI bagi anggota yang Kartu Tanda Anggota (KTA)-nya telah kadaluarsa lebih dari satu tahun.
KETUA Umum (Ketum) PWI Hendri Ch Bangun telah menyusun Program Kerja PWI Pusat untuk periode 2023-2028. Salah satu programnya adalah peningkatan kompetensi wartawan.
Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan fasilitasi kepada PWI untuk melakukan penanaman mangrove bersama.
Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dan HUT ke-78 PWI, wartawan Kota Bogor diminta turut mengembangkan dan mengelola UMKM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved